Agar Tidak Dituduh Macam-macam, DPR Harus Paripurnakan Usulan Pansus Jiwasraya

Demikian yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/2).

Untuk itu, Didi pun menyatakan bahwa dirinya tidak habis pikir soal ada apa di balik semua ini.

Padahal menurutnya, jelas-jelas negara mengalami kerugian bahkan sebagaimana yang dikatakan Kejaksaan Agung, kerugian negara meningkat menjadi Rp 17 triliun.

"Betapa super gila mega korupsi ini. Apakah pimpinan sudah buta hatinya? tidakkah mereka bisa merasakan, bahwa lebih dari 5,5 juta pemegang polis menjadi korban penjarahan uang rakyat ini?" ujar Didi Irawadi.

Jumlah itu menurutnya masih bisa ditambah jika dihitung dari jumlah keluarganya. Maka sudah pasti korban mega korupsi jiwasraya adalah puluhan juta rakyat Indonesia.

Wasekjen Partai Demokrat itu pun memberikan perumpamaan, mungkin para pimpinan baru bisa merasakan betapa naasnya jadi korban penipuan, apabila menimpa mereka atau keluarganya.

"Betapa naasnya nasib jutaan rakyat Indonesia tersebut. Banyak dari korban Jiwasraya ini mengadu, menangis dan nyaris putus asa, karena uang yang mereka simpan kelak untuk membayar uang sekolah anak, keperluan mendadak karena sakit, dan utamanya tentu untuk jaminan kematian karena ini adalah asuransi jiwa," jelas Didi Irawadi.

Para dalang penjarahan uang rakyat dalam kasus Jiwasraya, baik itu para pengusaha serakah dan jahat, serta para birokrat nakal atau siapapun yang sudah menikmati uang rakyat itu, Didi menegaskan, harus ditangkap dan hukum seberat-beratnya.

Oleh karena itu, agar pimpinan DPR tidak dituduh macam-macam seolah-olah melindungi pihak tertentu dalam kasus jiwasraya, maka Fraksi Demokrat dan PKS mendesak agar pansus segera diplenokan dalam paripurna DPR.  

"Disana akan terjawab siapa-siapa anggota dewan, siapa fraksi DPR yang masih empati pada nasib rakyat dan mau berjuang total membongkar kejahatan asuransi terbesar ini," demikian Didi Irawadi.