Anton Tabah: Umat Islam Tuntut Ahok Bukan SARA, Intoleran Radikal, Apalagi Anti-Pancasila

Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anton Tabah Digdoyo/Net

Pernyataan Kabareskrim Polri yang menyebut Pilkada 2020 rentan disusupi kelompok antipancasila hingga konflik isu sara disayangkan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anton Tabah Digdoyo.

Terlebih pernyataan tersebut banyak yang mengaitkan dengan Pilkada 2017 yang memunculkan aksi 411 dan 212 yang meminta Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diadili dalam kasus penistaan agama.

"Siapapun yang menuduh rakyat SARA, intoletans radikal, tidak bhinneka ketika nuntut Ahok diadili dan dipidana dalam kasus penodaan agama adalah ngawur, asal ngomong," kata Anton Tabah saat dihubungi redaksi, Minggu (1/3).

Menurutnya, anggapan tersebut sama saja tak paham dengan hukum yang diterapkan kepada Ahok. Ahok, kata Anton Tabah, jelas-jelas terbukti menodai agama dengan diterapkannya Pasal 156a KUHP.

Hal lain yang mendasari tudingan intoleransi dalam kasus Ahok, menurut Anton Tabah, yakni pihak-pihak tersebut tak paham dengan agama.

"Hina Allah, Alquran atau Nabi itu kejahatan sangat serius, kalau kita diam, divonis kafir sama Allah. Hal itu juga sama saja membela rezim secara membabi buta sehingga abaikan hukum, UU, dan agama,"tegasnya.

Mengenai aksi 411 dan 212, ia berpandangan aksi yang diikuti jutaan umat Islam itu murni sebagai respons publik mengenai hukum yang dijalankan kepada Ahok.

Dijelaskan, aksi 212 terjadi karena Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tak kunjung ditahan dan tak dinonaktifkan dari jabatannya.

"Lalu sidang divonis ringan, cuma dua tahun. Padahal fatwa MA untuk pelaku penodaan agama dengan klasifikasi berat harus dihukum maksimal dari ancaman hukumannya," lnjut Anton Tabah.

"Lihat Ahok. Sudah dihukum ringan tidak dipenjara di lapas cuma disamakan status tahanan, yaitu di Rutan Brimob konon dengan fasilitas khusus?" tanyanya.

Aksi tersebut juga disaksikan dunia lantaran diikuti jutaan massa namun berlangsung dengan tertib.

"Demo massa terbesar dalam sejarah manusia tetapi tetap rapi, tertib, indah dan bersih. Mereka masuk Islam. Semoga fakta-fakta ini jadi wawasan pejabat-pejabat Indonesia sehingga tidak menuduh umat Islam radikal, SARA, dan intoleran," pungkas mantan petinggi Polri tersebut.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39