Ibukota Negara nantinya memang tidak di bawah kendali Gubernur. Melainkan pejabat setingkat menteri, dalam hal ini seperti Badan Otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, meyakini akan terjadi perdebatan di masyarakat terkait isu Komisaris Utama PT Pertamina itu akan jika dijadikan pemimpin di ibukota baru.
"Itu akan mengundang perdebatan yang panjang dan tak produktif. Memang nggak ada yang lain?" kata Ujang Komarudin kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (2/3).
Menurut Ujang Komarudin, Ahok masih melekat di hati masyarakat sebagai sosok yang kontroversial. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini menyarankan tidak menjadikan Ahok sebagai pemimpin ibukota baru agar tidak ada perdebatan panjang. Terutama karena Ahok pernah terjerat kasus hukum.
"Banyak tokoh lain yang bersih, berintegritas dan kredibel. Bangsa ini habis energinya hanya urus soal seperti itu. Cari yang lain lah. Cari yang tak pernah bermasalah secara hukum," demikian Ujang Komarudin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, hanya tersenyum lebar saat dimintai konfirmasi soal pemimpin di wilayah ibukota baru.
"Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu. Tapi, biarlah nanti resmi diumumkan Presiden," ujar Luhut di Istana Negara, saat ditanya kemungkinan Ahok yang menjadi Kepala Otorita Ibukota Baru, Jumat (28/2).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
.jpg)
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali jadi perbincangaan panas. Ahok disebut-sebut akan menjadi pemimpin Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur (Kaltim). 
