Dibanding Pemerintah Pusat, Anies Jauh Lebih Tanggap Hadapi Virus Corona

Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 16 tahun 2020 itu berbicara tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).

"Anies sudah benar dalam hal meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi untuk virus corona ini. Karena sebagai ibukota, pusat ekonomi, dan bisnis, Jakarta banyak dikunjungi oleh orang luar negeri yang bisa saja berpotensi membawa virus corona masuk ke Indonesia. Justru Anies menjadi cepat tanggap," ungkap mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/3).

Tak hanya itu, sesaat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan Indonesia tak lagi bebas virus corona, sebagai seorang pemimpin, Anies kembali menunjukkan kelasnya dengan langsung membentuk Tim Tanggap Covid-19 yang akan mememantau dan mengawasi penyebaran virus corona

Langkah Anies ini kembali dipuji oleh banyak kalangan. Karena lebih cepat dan lebih tanggap dibandingkan pemerintah pusat yang terkesan lambat melindungi masyarakatnya dari virus yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini.

"(Anies lebih cepat tanggap) Dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang justru terkesan menutup-nutupi soal virus corona ini dan tidak jelasnya prosedur penanganan terhadap ancaman epidemi corona ini," sindir Taufiqurrahman.

"Bahkan mereka ngotot membantah pernyataan Anies dan justru menganggap ancaman virus corona ini adalah Hoax," sambungnya.

Apa yang disampaikan politikus Demokrat ini bukan tanpa alasan. Sebab setelah Anies Baswedan mengeluarkan Ingub, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto langsung membantah pernyataan Gubernur DKI itu soal corona.

Lucunya, sehari setelah Menkes membantah pernyataan Anies, Presiden Jokowi justru mengumumkan dua pasien yang tertular corona. Sontak bantahan Menkes kepada Anies pun otomatis terpatahkan.

"Tiba-tiba malah diumumkan oleh Presiden sendiri soal warga Depok yang terjangkit virus berbahaya ini. Itu pun tanpa dibarengi dengan sosialisasi prosedur penanganan oleh Pemerintah dan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk menyikapi kasus ini," pungkas Taufiqurrahman.