Masuk Kandidat Kepala Otoritas IKN, Pengamat: Apa Yang Bagus Dari Azwar Anas?

Merespons hal itu, pemerhati kebijakan publik, Amir Maruf Khan pun mempertanyakan kapasitas yang dimiliki Azwar Anas.

“Sistemnya bagaimana, metode pemilihannya itu seperti apa? Kan saya tidak tahu. Apanya yang dibilang bagus dari Pak Anas?” tutur Amir Maruf Khan kepada Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (3/3).

Menurutnya, selama ini kebijakan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi tidak transparan. Ada sejumlah item yang tidak bisa diakses, bahkan Azwar Anas juga dianggap banyak offside-nya.

“Kalau mengenai keterbukaan informasi publik, saya rasa banyak password-nya, di antaranya terkait dengan pembukuan, pembelanjaan, pemasukan, pendapatan, dan penerimaan. Itu merupakan salah satu yang saya pertanyakan pada bupati sampai tujuh kali. Namun sampai detik ini itu tidak pernah ada jawaban secara tertulis dari bupati,” ungkap Amir.

Bahkan pada Minggu kemarin, Amir dipanggil Polresta setempat terkait laporan kebohongan yang disampaikan atau disiarkan oleh Bupati Banyuwangi.

“Saya diundang dan saya sudah tanda tangan di dalam pengaduan saya dan sudah diterima Polresta,” imbuhnya.

Amir menceritakan, Bupati Anas telah melakukan dan atau menyiarkan kebohongan tentang luas Pulau Tabuhan dengan menyebut luas 10 hektare menjadi 4,9 hektare.

"Dia juga juga menyebutkan dari 7 hektare menjadi 5,3 hektare,” jelasnya.

Atas tindakan offside Bupati Anas tersebut, Amir lantas melaporkan sebagai perbuatan seperti diatur dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang 1/1946 Pasal 14.

“Sekarang proses laporan itu juga sudah berjalan dan beberapa kali saya juga menyurati bupati dan tidak dijawab. Selama dia masih belum pernah memberikan klarifikasi dan bukti-bukti, saya anggap dia itu berbohong,” demikian Amir.

Selain Azwar Anas, Presiden Joko Widodo juga mengumumkan beberapa kandidat Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN) atau ibukota baru, seperti Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro; Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama; dan CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Tumiyono.