Asosiasi Hortikultura Sesalkan Penerbitan RIPH Bawang Putih Yang Lambat

Begitu kata Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi yang menyesalkan lambannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), dalam menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH).

Menurutnya, proses perizinan yang lambat membuat stok bawang putih menipis dan berpotensi membuat harga semakin naik. Pada akhirnya, dia mengaku tidak bisa menghilangkan prasangka curiga bahwa ada unsur politis dalam pengurusan ini.

“Kenapa menteri baru seperti ini kerjanya? Kan kini orang menduga ke sana (adanya kepentingan parpol). Apalagi menteri ini orang partai," ujarnya kepada redaksi, Minggu (8/3).

Anton mengaku sudah pernah meminta kepada pemerintah untuk tidak menempatkan orang partai sebagai pengisi pos strategis. Ini lantaran orang partai tidak bisa memberi jaminan kepastian pada dunia usaha.

“Sebab dunia usaha butuh kepastian. Kalau sudah oke, ya langsung diproses dong izinnya,” tutur Anton.

Senada Anton, pengamat ekonomi dari Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat turut mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahan pokok tersedia selama puasa dan ramadan. Terkhusus bawang putih, pemerintah harus cepat. Sebabm suplai bawang putih dalam negeri hanya 5 hingga 10 persen dari kebutuhan domestik.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) jangan lamban dalam mengeluarkan RIPH. Sehingga, lanjutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat lebih cepat menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) ke perusahan terpilih untuk melakukan impor.

"Proses itu perlu dipercepat. Keterlambatan sedikit saja membuat harga pada tingkat importir, distributor dan pedagang kecil hingga sampai ke masyarakat itu naik tajam," pungkasnya.