Direktur Eksekutif Institute Development Economics and Finance, Tauhid Ahmad mengatakan, target tersebut sulit tercapai lantaran masih banyak persoalan ekonomi yang perlu dibenahi pemerintah.
“
Imposibble, enggak mungkin itu terjadi. Mau dibayar pakai apa?†kata Tauhid ketika berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/3).
Seperti halnya di Jakarta. Ia menjabarkan, APBD DKI Jakarta setiap tahunnya selalu surplus sebesar Rp 10 triliun. Namun meski dua periode gubernur dilakukan, tidak pernah mencapai
zero kemiskinan. Diakuinya, masih ada kemiskinan meski hanya 3 persen.
“Pemerintah enggak punya uang, 27 juta orang miskin mau dibayar dari mana kehidupannya? Ada bantuan-bantuan tapi itu tidak mencukupi,†katanya.
Pemerintah diingatkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam menargetkan sesuatu hal yang dianggap mustahil seperti yang disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu lalu (4/3).
“Itu sangat mustahil, dan terlalu muluk-muluk. Boleh saja sih punya impian, tapi ini enggak
logic, ada problem struktur, sosial, dan kepemilikan modal tidak bisa selesai dengan pemerintah,†urainya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: