Jokowi Harus Referendum Jika Ingin Moncer Pindahkan Ibukota

Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan ada empat nama calon Kepala Badan Otoritas, yang rencananya akan memimpin mega proyek ini.

Lantas, hal ini ditanggapi oleh mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Taliwang.

Presiden Jokowi, kata Hatta Taliwang, tidak bisa semena-mena menerapkan kebijakan pemindahan IKN ini. Karena, disamping regulasi yang belum kelar, pemerintah juga mesti mendapatkan restu dari seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada tingkatan yang paling tinggi itu referendum, ditanyakan ke seluruh rakyat, anda setuju enggak ibukota dipindah? Begitu. Itu pada tataran yang tertinggi," kata aktivis senior ini saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/3).

Jika hal ini tidak dilakukan, Hatta Taliwang khawatir pemerintah mendapat perlawanan dari banyak pihak.

"Rakyat banyak yang marah loh nanti. Karena Jakarta ini istilahnya ada sejarahnya, ada kisahnya yang disimpan. Artinya legacy sejarah, legacy politiknya legacy yang tidak semudah itu dicabut dari akar bangsa indonesia ini," sebut Hatta Taliwang.

Selain itu, kebijakan pemindahan ibukota yang tanpa kajian yang jelas akan mengganggu banyak kepentingan. Karena, banyak kedutaan negara tetangga yang telah membangun kantor perwakilan negaranya di Jakarta.

"Misalnya, kedutaan asing yang sudah bangun mahal-mahal di sini, Australia, Amerika yang bikin kedutaan hebat-hebat. Apakah dia diam? Enggak mungkin, mereka juga pasti bersikap. Cuma belum terbuka, dia ingin lihat saja sikap kita," tambah Hatta Taliwang.