Penolakan MA Jadi Cambuk Bagi Jokowi Agar Tidak Blunder Lagi

Presiden Jokowi/Net

Penolakan Mahkamah Agung (MA) atas kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden Joko Widodo agar tidak sembarangan membuat kebijakan.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang tidak tepat dilakukan oleh pemerintah. Ini lantaran daya beli masyarakat sedang sulit.

"Memang harusnya kenaikan iuran BPJS (Kesehatan) tidak dilakukan di saat daya beli masyarakat sedang tertekan," ucap Bhima Yudistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/3).

Dengan adanya penolakan dari MA tersebut kata Bhima, Presiden Jokowi diharapkan untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan kebijakan. Apalagi kebijakan yang mencekik rakyat sehingga mendatangkan gelombang penolakan.

"Ini jadi isyarat bahwa pemerintah kalau mau buat kebijakan hati-hati. Jangan blunder ke ekonomi yang sedang kena corona," tegasnya.

Bhima menambahkan, Presiden Jokowi harus mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan defisit BPJS Kesehatan tanpa membebani rakyat Indonesia.

Caranya, kata Bhima, Presiden Jokowi harus membenahi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang hingga saat ini belum sinkron.

"Di sisi yang lain perlu dicari jalan keluar terkait masalah defisit BPJS (Kesehatan) tanpa membebani peserta. Kan soal kepatuhan pembayaran masih rendah, kemudian data PBI yang belum sinkron. Itu dulu yang dioptimalkan sebelum mau naikan iuran," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Harus Perhatikan UMKM Dan Sektor Pendidikan
Politik

Dukung Pemulihan Ekonomi Nas..

04 Juni 2020 06:07
PBNU: Pengerahan TNI/Polri Hadapi Covid-19 Berpotensi Buka Luka Lama Hati Masyarakat
Politik

PBNU: Pengerahan TNI/Polri H..

04 Juni 2020 05:27
Ingin UU Pemilu Pro Rakyat, Alumni IMM Akan Sambangi DPR
Politik

Ingin UU Pemilu Pro Rakyat, ..

04 Juni 2020 02:38
Akomodir Suara Rakyat, Pemuda Muhammadiyah Usul Ambang Batas Parlemen 0 Persen
Politik

Akomodir Suara Rakyat, Pemud..

04 Juni 2020 00:59
Diskusi Bareng Tokoh Nasional, GMNI Meneladani Kepemimpinan Bung Karno
Politik

Diskusi Bareng Tokoh Nasiona..

04 Juni 2020 00:40
Khawatir Covid-19 Meluas, FOMDEM Jatim: Nyawa Rakyat Indonesia Lebih Penting Dari Pilkada Serentak
Politik

Khawatir Covid-19 Meluas, FO..

04 Juni 2020 00:03
IPW: Ada Politik Belah Bambu Dengan Memuji Novel Baswedan Dalam Penangkapan Nurhadi
Politik

IPW: Ada Politik Belah Bambu..

03 Juni 2020 23:41
Airlangga: PSBB Tak Dicabut, Indonesia Mulai Hidup Baru Dengan Protokol New Normal
Politik

Airlangga: PSBB Tak Dicabut,..

03 Juni 2020 23:32