Permohonan Maaf Raja Belanda, PKS: Setelah 75 Tahun Harus Ada Kompensasi

Ketua DPP PKS, Mardani Ali/Net

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Belanda, Willem Alexander, menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa kekerasan yang dilakukan pemerintah Belanda setelah proklamasi.  

PKS pun menilai permintaan maaf tersebut sudah terlalu terlambat. Ketua DPP PKS, Mardani Ali, menyebut itu sudah 75 tahun.

"Terlalu lambat permohonan maafnya. Butuh waktu 75 tahun," ujar Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (10/3).

Kekerasan yang dilakukan pihak Belanda kepada rakyat Indonesia setelah proklamasi, menurut Mardani, merupakan kelanjutan dari kekerasan yang terjadi pada ratusan tahun sebelumnya.

Sementara Raja Belanda hanya menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan pada masa sesudah proklamasi. Menurut Mardani, tidak bisa dipisahkan kekerasan Belanda antara sebelum dan sesudah masa proklamasi.

Mardani menilai peristiwa kekerasan, baik sebelum atau sesudah proklamasi, membawa penderitaan untuk rakyat Indonesia. Untuk itu, dia mengatakan, pihak Belanda tak cukup hanya dengan meminta maaf, tetapi ada kompensasi yang layak.

"Belanda mesti berpikir tentang kompensasi pada rakyat Indonesia. Bisa dalam bentuk dana abadi (endowment fund) bagi kesejahteraan rakyat," katanya.

Raja Belanda Willem Alexander menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan Pemerintah Belanda kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Raja Willem bukan minta maaf atas kekerasan di masa penjajahan, namun ia menyatakan itu untuk kekerasan yang terjadi setelah proklamasi.

Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 3,5 abad. Walau Indonesia telah mengumumkan kemerdekaannya, rupanya masih terjadi peperangan dengan pihak Belanda. Tercatat dalam sejarah peristiwa yang disebut Agresi Militer I dan II.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Siang Ini, Kementerian LHK Akan Digeruduk Massa Tolak Kapitalisasi Taman Nasional Komodo
Politik

Siang Ini, Kementerian LHK A..

26 November 2020 06:21
Fadli Zon Bicara, Apresiasi Keputusan Edhy Mundur Dan Sindir KPK Soal Harun Masiku
Politik

Fadli Zon Bicara, Apresiasi ..

26 November 2020 05:42
Segera Atur Perayaan Natal, Menag Fachrul Razi: Yang Jelas Wajib Prokes
Politik

Segera Atur Perayaan Natal, ..

26 November 2020 04:14
Siap Buka Sekolah Tatap Muka, Nadiem Makarim: Tidak Ada Kantin, Ekskul Dan Olahraga
Politik

Siap Buka Sekolah Tatap Muka..

26 November 2020 03:58
Deklarasi SAKTI, Harapan Untuk Pelaut
Politik

Deklarasi SAKTI, Harapan Unt..

26 November 2020 03:39
Gelar Aksi, Komala Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Bantuan Gempa Lombok
Politik

Gelar Aksi, Komala Desak KPK..

26 November 2020 01:58
Belum Diumumkam KPK, Jokowi Sudah Tunjuk Luhut Pandjaitan Gantikan Edhy Prabowo
Politik

Belum Diumumkam KPK, Jokowi ..

25 November 2020 23:21
Debat Cawalkot Makassar Soal Pajak, Appi Ingatkan Danny: Terpenting Ringankan Beban Dunia Usaha Di Masa Pandemi
Politik

Debat Cawalkot Makassar Soal..

25 November 2020 23:10