Bahkan Kementerian PUPR telah memberhentikan sementara proyek tersebut per 2 Maret lalu. Pemberhentian dilakukan karena sistem manajemen konstruksi tidak aman untuk dilanjutkan dan ada evaluasi terkait drainase, kebersihan jalan, penataan akses, dan penataan pagar pengaman proyek yang sebelumnya menjadi catatan kementerian.
Proyek yang penuh masalah ini pun tidak lepas dari sorotan Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule. Menurutnya, proyek yang dikebut di periode pertama Presiden Jokowi ini telah menimbulkan masalah di Indonesia dan China.
“Proyek kereta cepat sebabkan banjir di Indonesia, sebabkan korupsi di China,†terangnya kepada redaksi, Rabu (11/3).
Pernyataan Iwan Sumule ini mengacu pada kasus korupsi yang menimpa Gubernur Provinsi Hainan, Ji Wenlin. Di mana pada 2016 lalu, Ji Wenlin mengaku dapat komisi fee dari perusahaan China yang mendapat proyek di negara Asia.
Fee berkisar 10 hingga 20 persen dari setiap proyek yang dikerjakan. Proyek itu salah satunya di Indonesia dan diduga berkaitan kereta cepat.
“Nama Rini disebut terkait korupsi di China. 2016 Ji Wenlin mengatur remittance sebesar 5 juta dolar AS melalui Rini,†urai Iwan Sumule.
“Di China Ji Wenlin dipenjara 14 thn, di Indonesia Rini bebas,†sindirnya.
Adapun pada April 2016 lalu, Rini Soemarno merasa upaya mengaitkan dirinya dengan kasus Ji Wenlin adalah bagian dari fitnah. Mantan Menteri BUMN itu bahkan menantang pihak-pihak yang menuduh untuk bisa memberikan bukti keterlibatannya dalam kasus Ji Wenlin.
“Kasih buktinya. Panggil saya, minta bukti, jangan sembarangan. Maksud saya, apa pun kita sebagai bangsa dan manusia jangan memfitnah. Kalau mau apa-apa, tunjukkanlah bunyinya. Kasih lihat," kata Rini kala itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: