Beberkan Bukti Dugaan Korupsi Ahok, Ubedilah Badrun Minta Jokowi Gandeng KPK Sebelum Pilih 'Gubernur' IKN

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Net

Presiden Joko Widodo didesak untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum menentukan Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN).

Desakan itu muncul dari Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun.

Ubedilah mengatakan, salah satu calon 'Gubernur' IKN yang telah disampaikan Presiden Jokowi kepada publik memiliki rapor merah di KPK.

Sosok yang dimaksud Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini ialah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Ubedilah, sosok Ahok yang dicalonkan sebagai 'Gubernur' IKN menuai pro dan kontra. Namun lebih cenderung dipandang berpotensi negatif dari masyarakat Indonesia.

"Tentu bukan sekadar karena Ahok pernah terbukti dimuka hukum telah melakukan penistaan agama sehingga ia dipenjara, tetapi berdasarkan laporan tahun 2017 ke KPK terkait Ahok masih melekat perkara dugaan korupsi yang belum ditindaklanjuti oleh KPK," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/3).

Ubedilah pun membeberkan bukti-bukti dugaan keterlibatan Ahok dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Pertama kata Ubedilah, Ahok diduga telah mengubah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated.

Kedua, Ahok telah mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW. Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU 15/2004.

Ketiga, Ahok dinilai melakukan potensi merugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13 UU 2/2012 dan Pasal 2 Perpres 71/2012.

Keempat, berpotensi tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755 miliar, sisanya diduga digelapkan.

Terakhir, berpotensi tambahan kerugian negara miliaran rupiah dari sewa lahan, dan bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri 17/2007, PP 27/2014 dan UU 17/2003.

"Laporan di KPK tahun 2017 terkait kasus dugaan korupsi Ahok itu tidak pernah ditindaklanjuti. Alasannya berdasarkan keterangan KPK saat itu, Ahok tidak memiliki niat jahat. Ini aneh argumen KPK saat itu, bagaimana KPK mengukur niat seseorang terkait tindakan koruptif?," jelas Ubedilah.

Dengan demikian, Presiden Jokowi harus melihat track record terhadap seseorang yang akan dijadikan sebagai Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi penting Jokowi liat track record soal integritas seseorang, bahkan perlu libatkan KPK dalam mengangkat pejabat, minimal cek data di KPK," tegas Ubedilah.

"Mempertimbangkan track record semacam ini tidak hanya berlaku untuk Ahok, tetapi siapapun yang akan diangkat menjadi Gubernur Ibu kota baru harus dicek track recordnya terkait dugaan kasus korupsi tertentu," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Direktur KPN: Poster Anies-AHY Hanya Pansos, Karena Popularitas Itu Penting
Politik

Direktur KPN: Poster Anies-A..

11 Agustus 2020 12:50
Istana Larang Pajang Foto Jokowi, Iwan Sumule: Ini Klenik Atau 17 Agustus Terakhir Jadi Presiden?
Politik

Istana Larang Pajang Foto Jo..

11 Agustus 2020 12:47
Prabowo Disebut Bakal Gantikan Maruf Amin, PPP: Isu Murahan!
Politik

Prabowo Disebut Bakal Gantik..

11 Agustus 2020 12:27
Prabowo Diisukan Bakal Geser KH Ma’ruf Amin, Gerindra: Isu Mau Pecah NU Dan Jokowi
Politik

Prabowo Diisukan Bakal Geser..

11 Agustus 2020 12:25
Pernah Ditolak Jokowi, Natalius Pigai Ragu Fadli Zon Mau Menerima Penghargaan Bintang Jasa
Politik

Pernah Ditolak Jokowi, Natal..

11 Agustus 2020 11:59
Menggeser Maruf Amin Tidak Semudah Mencopot Menteri
Politik

Menggeser Maruf Amin Tidak S..

11 Agustus 2020 11:56
Bakal Deklarasikan Dukungan Kepada Akhyar Nasution, Forum Eksponen 98 PDIP Ajak Kader Tetap Gembira
Politik

Bakal Deklarasikan Dukungan ..

11 Agustus 2020 11:45
Jubir Jokowi: Pegawai KPK Jadi ASN Bukan Melemahkan, Tapi Memperkuat Institusi
Politik

Jubir Jokowi: Pegawai KPK Ja..

11 Agustus 2020 11:22