Percepatan perubahan perilaku di masyarakat tersebut tentu harus diiringi dengan kemampuan public relations atau hubungan masyarakat (humas) di lingkungan pemerintahan, termasuk Mahkamah Agung.
"Melihat hal itu, kehadiran profesi dan pendidikan Public Relations atau Hubungan Masyarakat (Humas) semakin dibutuhkan," tegas Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, Zarof Ricard saat memberikan sambutan pada pembukaan acara Workshop and Certification Hakim Juru Bicara Pengadilan 2020.
Menurut Zarof, tuntutan tersebut menjadi landasan bagi Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI untuk melaksanakan, mengoordinasikan, serta membina pendidikan dan pelatihan administrasi peradilan.
Apalagi memasuki 2020, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI masuk ke dalam Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024 yang bertujuan menciptakan ASN dan membawa birokrasi Indonesia berkelas dunia (world class). Demikian juga ASN Peradilan, haruslah mampu mempersiapkan diri menjadi Smart ASN yang diharapkan, katanya.
Atas dasar tersebut, sesuai dengan roadmap Pengembangan Kompetensi ditetapkan dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: 118/KMA/SKVII/2019, dibutuhkan Penyelenggaran Pelatihan bagi Hakim Jurubicara Pengadilan.
“Sangat banyak kegiatan peradilan yang bisa menjadi berita, baik kegiatan teknis maupun non teknis. Sehingga masyarakat bisa terus memantau dan mengetahui langsung kinerja Pengadilan. Para Hakim Jurubicara Pengadilan, haruslah selalu kreatif dalam memberikan dukungan kepada rekan-rekan media untuk melakukan publikasi dari kinerja dan citra positif Pengadilanâ€, sebutnya.
Sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dalam pengembangan ilmu kehumasan, London School of Public Relations (LSPR) kemudian digandeng untuk melakukan kegiatan pelatihan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Kegiatan tersebut diselenggarakan di kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Megamendung, Bogor, dari Selasa (10/3) hingga Sabtu (14/3). Totalnya ada 180 orang Hakim Jurubicara Pengadilan yang terdiri dari 25 Hakim Jurubicara Pengadilan Tingkat Banding dan 155 Hakim Jurubicara Pengadilan Tingkat Pertama.
Dalam acara pembukaan sendiri dihadiri oleh Founder & CEO LSPR Communication & Business Institute, Prita Kemal Gani; Guru Besar UI; Dewan Ahli di Kementerian Kehakiman dan HAM RI; Dekan FH UI; Dewan Kehormatan; Badan Arbritrase Pasar Modal; Prof. Hikmahanto Juwana; Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar; dan Komisioner KPK, Nawawi Pamolan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Melihat dinamika publik yang berkembang pesat dan diringi dengan berbagai bentuk teknologi komunikasi yang mutakhir, tuntutan untuk semakin kritis akan kebutuhan informasi juga semakin diperlukan. 
BERITA TERKAIT: