Menanggapi itu, mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menilai, keputusan lockdown merupakan urusan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Ah itu urusan pemerintahan. Ada yang pro ada juga yang tidak, tergantung pilihan pemerintah," ucap JK kepada wartawan di Gedung Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).
JK hanya mengingatkan agar masyarakat Indonesia untuk menghindari kerumunan banyak orang untuk mencegah penyebaran virus Corona.
"Tapi yang paling penting sama saja sebenarnya itu menghindari kerumunan, menghindari pertemuan orang besar siapapun itu. Jadi lebih banyak di rumah daripada di luar," katanya.
Walau demikian kata JK, kebijakan
work from home (WFH) dari Presiden Jokowi tidak akan berjalan mulus lantaran tidak seluruh pekerja bisa dilakukan di rumah.
"Cuma yang bisa dirumah juga tidak bisa kerja di rumah, yang punya restauran yang punya di pasar yang services yang kerja di Bank enggak mungkin kerja di rumah," jelasnya.
Bahkan, JK menilai hanya sebesar 30 persen pekerja bisa melakukan pekerjaannya di rumah.
"Jadi yang kerja di rumah mungkin hanya 30 persen dari total pekerja. Karena itu tetap saja kita tetap menjaga suasana seperti ini," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penyebaran virus Corona baru atau Covid-19 semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Banyak desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan lockdown seperti negara lainnya. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus Corona. 
