Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, mengatakan lambannya pemerintah dalam menangani Darurat Nasional Covid-19 ini terlihat baru hanya melakukan deteksi sekitar 1.500 orang dari 267 juta penduduk Indonesia.
"Indonesia dalam darurat nasional covid-19. Penyebarannya sulit di prediksi. Sementara jumlah yang terkena Covid-19 dalam satu pekan naik 100 persen. Dalam situasi ini pemerintah terlalu lamban untuk ambil keputusan, padahal bahayanya jauh lebih besar dari ribuan demonstran," ucap Ubedilah Badrun kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/3).
Ubedilah pun membandingkan dengan langkah cepat Rezim Jokowi saat menghalau demonstrasi penolakan RUU KPK pada waktu itu.
"Masih teringat di benak saya langkah cepat luar biasa rezim menghalau demonstran dalam demonstrasi menolak pelemahan KPK," kata Ubedilah.
Tetapi kata Ubedilah, penanganan cepat menghalau demonstrasi ternyata tak terwujud saat melawan Covid-19 yang membahayakan nyawa rakyat Indonesia.
"Tetapi dalam melawan Covid-19 yang jelas jelas membahayakan nyawa manusia rezim terkesan lamban. Termasuk lamban atasi situasi ekonomi saat ini," pungkas Ubedilah.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.