Jika Ngotot Bangun Ibukota Baru Di Saat Darurat, Berarti Jokowi Condong Pada Ambisi Hampa

Ubedilah Badrun/Net

Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin diminta mengalihkan anggaran pemindahan ibukota baru untuk penanganan wabah virus corona baru atau Covid-19 yang semakin meluas.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun menguraikan bahwa rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota dilakukan pada saat ekonomi sedang memburuk.

Di satu sisi, tidak ada riset utuh secara ilmiah tentang pemindahan ibukota, tidak pernah juga diucapkan dalam janji kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 maupun saat Pilpres 2019.

“Ide pemindahan ibukota itu muncul ketika ekonomi memburuk. Itu proyek besar yang diasumsikan akan membuka ratusan ribu tenaga kerja," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/3).

Bahkan, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, Jokowi memunculkan kembali ide lama era Soeharto yang gagal tersebut di saat kondisi ekonomi pemerintahannya stagnan hingga impor minus miliaran dolar

"Di saat yang sama pembiayaan pindah ibukota tidak punya, dia (Jokowi) berharap sepertiga dari biaya berasal dari APBN sisanya dari jual aset dan dari investor," kata Ubedilah.

Namun, kata Ubedilah, kini situasi semakin memburuk hingga efisiensi semua kementerian dilakukan untuk dialihkan tangani Covid-19.

“Artinya, jika Jokowi ngotot melanjutkan bangun ibukota baru dan anggarannya tidak boleh diganggu untuk tangani Covid-19, itu berarti hati Jokowi lebih condong pada ambisi hampa, bukan pada nyawa rakyat Indonesia yang terancam," tegas Ubedilah.

Bahkan, kata Ubedilah, jika Presiden Jokowi tetap ngotot untuk melanjutkan pembangunan ibukota di saat darurat ini, maka Presiden Jokowi juga akan dipandang mengabaikan pandangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.

"Saya kira mayoritas ilmuwan sudah mengingatkan. Jika tetap jalan, kesimpulannya kebijakan itu mengabaikan pandangan ilmu pengetahuan dan pandangan kebijaksanaan (wisdom)," jelasnya.

"Itu juga artinya memimpin bukan berdasar knowledge to policy tetapi ambition to policy. Ya silakan saja. Kita tunggu akhir dari ambisi itu," pungkas Ubedilah.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02