Jika Ngotot Bangun Ibukota Baru Di Saat Darurat, Berarti Jokowi Condong Pada Ambisi Hampa

Ubedilah Badrun/Net

Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin diminta mengalihkan anggaran pemindahan ibukota baru untuk penanganan wabah virus corona baru atau Covid-19 yang semakin meluas.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun menguraikan bahwa rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota dilakukan pada saat ekonomi sedang memburuk.

Di satu sisi, tidak ada riset utuh secara ilmiah tentang pemindahan ibukota, tidak pernah juga diucapkan dalam janji kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 maupun saat Pilpres 2019.

“Ide pemindahan ibukota itu muncul ketika ekonomi memburuk. Itu proyek besar yang diasumsikan akan membuka ratusan ribu tenaga kerja," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/3).

Bahkan, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, Jokowi memunculkan kembali ide lama era Soeharto yang gagal tersebut di saat kondisi ekonomi pemerintahannya stagnan hingga impor minus miliaran dolar

"Di saat yang sama pembiayaan pindah ibukota tidak punya, dia (Jokowi) berharap sepertiga dari biaya berasal dari APBN sisanya dari jual aset dan dari investor," kata Ubedilah.

Namun, kata Ubedilah, kini situasi semakin memburuk hingga efisiensi semua kementerian dilakukan untuk dialihkan tangani Covid-19.

“Artinya, jika Jokowi ngotot melanjutkan bangun ibukota baru dan anggarannya tidak boleh diganggu untuk tangani Covid-19, itu berarti hati Jokowi lebih condong pada ambisi hampa, bukan pada nyawa rakyat Indonesia yang terancam," tegas Ubedilah.

Bahkan, kata Ubedilah, jika Presiden Jokowi tetap ngotot untuk melanjutkan pembangunan ibukota di saat darurat ini, maka Presiden Jokowi juga akan dipandang mengabaikan pandangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.

"Saya kira mayoritas ilmuwan sudah mengingatkan. Jika tetap jalan, kesimpulannya kebijakan itu mengabaikan pandangan ilmu pengetahuan dan pandangan kebijaksanaan (wisdom)," jelasnya.

"Itu juga artinya memimpin bukan berdasar knowledge to policy tetapi ambition to policy. Ya silakan saja. Kita tunggu akhir dari ambisi itu," pungkas Ubedilah.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

NU Medan Ingatkan Paslon Peserta Pilkada Tidak Berpolitik Di Masjid
Politik

NU Medan Ingatkan Paslon Pes..

25 Oktober 2020 00:31
Dukung Langkah Kemenag, BKPRMI Aceh: Khutbah Jumat Bakal Lebih Kaya Dan Bervariasi
Politik

Dukung Langkah Kemenag, BKPR..

24 Oktober 2020 23:55
Di Tengah Polemik, DPRD DKI Akan Tetap Gelar Rapat Di Bogor
Politik

Di Tengah Polemik, DPRD DKI ..

24 Oktober 2020 23:37
Airlangga Ke Kader Golkar: Siapkah Saudara-saudara Untuk Terus Mengawal Kepemimpinan Jokowi-Maruf?
Politik

Airlangga Ke Kader Golkar: S..

24 Oktober 2020 23:24
Golkar Raih Rekor MURI Sebagai Parpol Pertama Gelar HUT Dengan Peserta Terbanyak Secara Daring
Politik

Golkar Raih Rekor MURI Sebag..

24 Oktober 2020 22:33
Apresiasi Presiden Jokowi, Airlangga Uraikan Esensi Dan Manfaat UU Ciptaker
Politik

Apresiasi Presiden Jokowi, A..

24 Oktober 2020 22:01
Airlangga: Walaupun Covid-19, Semangat Dan Pengabdian Pada Partai Golkar Tidak Pernah Luntur
Politik

Airlangga: Walaupun Covid-19..

24 Oktober 2020 20:42
UU Cipta Kerja Pangkas Regulasi Penghambat Pertumbuhan UMKM Dan Koperasi
Politik

UU Cipta Kerja Pangkas Regul..

24 Oktober 2020 20:29