Jika Ngotot Bangun Ibukota Baru Di Saat Darurat, Berarti Jokowi Condong Pada Ambisi Hampa

Ubedilah Badrun/Net

Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin diminta mengalihkan anggaran pemindahan ibukota baru untuk penanganan wabah virus corona baru atau Covid-19 yang semakin meluas.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun menguraikan bahwa rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota dilakukan pada saat ekonomi sedang memburuk.

Di satu sisi, tidak ada riset utuh secara ilmiah tentang pemindahan ibukota, tidak pernah juga diucapkan dalam janji kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 maupun saat Pilpres 2019.

“Ide pemindahan ibukota itu muncul ketika ekonomi memburuk. Itu proyek besar yang diasumsikan akan membuka ratusan ribu tenaga kerja," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/3).

Bahkan, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, Jokowi memunculkan kembali ide lama era Soeharto yang gagal tersebut di saat kondisi ekonomi pemerintahannya stagnan hingga impor minus miliaran dolar

"Di saat yang sama pembiayaan pindah ibukota tidak punya, dia (Jokowi) berharap sepertiga dari biaya berasal dari APBN sisanya dari jual aset dan dari investor," kata Ubedilah.

Namun, kata Ubedilah, kini situasi semakin memburuk hingga efisiensi semua kementerian dilakukan untuk dialihkan tangani Covid-19.

“Artinya, jika Jokowi ngotot melanjutkan bangun ibukota baru dan anggarannya tidak boleh diganggu untuk tangani Covid-19, itu berarti hati Jokowi lebih condong pada ambisi hampa, bukan pada nyawa rakyat Indonesia yang terancam," tegas Ubedilah.

Bahkan, kata Ubedilah, jika Presiden Jokowi tetap ngotot untuk melanjutkan pembangunan ibukota di saat darurat ini, maka Presiden Jokowi juga akan dipandang mengabaikan pandangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.

"Saya kira mayoritas ilmuwan sudah mengingatkan. Jika tetap jalan, kesimpulannya kebijakan itu mengabaikan pandangan ilmu pengetahuan dan pandangan kebijaksanaan (wisdom)," jelasnya.

"Itu juga artinya memimpin bukan berdasar knowledge to policy tetapi ambition to policy. Ya silakan saja. Kita tunggu akhir dari ambisi itu," pungkas Ubedilah.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Harus Perhatikan UMKM Dan Sektor Pendidikan
Politik

Dukung Pemulihan Ekonomi Nas..

04 Juni 2020 06:07
PBNU: Pengerahan TNI/Polri Hadapi Covid-19 Berpotensi Buka Luka Lama Hati Masyarakat
Politik

PBNU: Pengerahan TNI/Polri H..

04 Juni 2020 05:27
Ingin UU Pemilu Pro Rakyat, Alumni IMM Akan Sambangi DPR
Politik

Ingin UU Pemilu Pro Rakyat, ..

04 Juni 2020 02:38
Akomodir Suara Rakyat, Pemuda Muhammadiyah Usul Ambang Batas Parlemen 0 Persen
Politik

Akomodir Suara Rakyat, Pemud..

04 Juni 2020 00:59
Diskusi Bareng Tokoh Nasional, GMNI Meneladani Kepemimpinan Bung Karno
Politik

Diskusi Bareng Tokoh Nasiona..

04 Juni 2020 00:40
Khawatir Covid-19 Meluas, FOMDEM Jatim: Nyawa Rakyat Indonesia Lebih Penting Dari Pilkada Serentak
Politik

Khawatir Covid-19 Meluas, FO..

04 Juni 2020 00:03
IPW: Ada Politik Belah Bambu Dengan Memuji Novel Baswedan Dalam Penangkapan Nurhadi
Politik

IPW: Ada Politik Belah Bambu..

03 Juni 2020 23:41
Airlangga: PSBB Tak Dicabut, Indonesia Mulai Hidup Baru Dengan Protokol New Normal
Politik

Airlangga: PSBB Tak Dicabut,..

03 Juni 2020 23:32