Ini Dampak Yang Bisa Terjadi Jika Perusahaan Tak Liburkan Karyawan

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, jika selama ini pengusaha enggan meliburkan pekerja karena pertimbangan ekonomi, justru dengan meliburkan pekerja dalam situasi pandemik corona adalah cara terbaik untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi.

Sambung Iqbal, imbauan pemerintah agar masyarakat bekerja dari rumah atau work from home tak dijalankan pengusaha. Karena fakta di lapangan, para pengusaha masih mewajibkan para buruh untuk bekerja.

“Imbauan untuk work from home hanya menjadi macan kertas dan tidak berdampak. Terbukti, masih banyak perusahaan yang tetap beroperasi,” ujar Said Iqbal dalam keteranganya, Selasa (24/3).

“Padahal ini merupakan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk meliburkan para buruhnya,” lanjut Said Iqbal.

Menurutnya, para buruh sangat rentan terpapar corona. Jika demikian, maka perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk.

Selain itu, KSPI juga mengingatkan semua pihak terkait dengan adanya potensi terjadinya PHK besar-besaran. Potensinya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu pekerja.

“Kami menyebutnya sebagai darurat PHK,” kata Said Iqbal.

Iqbal menjelaskan, darurat PHK tersebut bisa dilihat dari 4 kondisi.

Kondisi yang pertama, adalah ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis. Khususnya bahan baku yang berasal dari impor. Seperti dari China dan negara-negara lain yang juga terpapar Corona.

Industri yang akan terpukul adalah labour intensif atau padat karya, seperti tekstil, sepatu, garment, makanan, minuman, komponen elektronik, hingga komponen otomotif. Karena bahan baku berkurang, maka produksi akan menurun. Ketika produksi menurun, maka berpotensi terjadi pengurangan karyawan dengan melakukan PHK.

“Karena itu, sebaiknya perusahaan segera meliburkan para pekerjanya untuk mengurangi biaya produksi. Seperti biaya listrik, gas, transportasi, dan maintenance/perawatan,” jelasnya.

Situasi yang kedua, melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Jika situasi ini terus berlanjut, perusahaan padat karya maupun padat modal akan terbebani dengan biaya produksi yang tinggi. Terutama perusahaan-perusahaan yang harus membeli bahan baku dari impor.

“Perusahaan membeli bahan baku dengan dolar AS dan menjual dengan rupiah yang terus melemah. Ditambah dengan daya beli masyarakat yang menurun tajam, perusahaan akan kesulitan menaikkan harga jual. Ini akan membuat perusahaan rugi yang mengancam kelangsungan pekerjaan,” urainya.

Dia mencontohkan, di Tanah Abang penjualan menurun karena tidak ada yang beli. Selain tidak ada yang beli, rupiah melemah. Dengan kata lain, melemahnya rupiah terhadap dolar juga akan berpotensi terjadi darurat PHK terhadap buruh di tengah ancaman corona.

Ketiga, menurunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Saat ini ada kekhawatiran, dalam waktu dekat akan terjadi PHK besar-besaran di industri pariwisata.

“Sejak awal, industri pariwisata sudah terpukul. Hotel, restoran, tempat-tempat wisata, bandara, pelabuhan, pengunjungnya sudah menurun drastis akibat corona. Bahkan sudah banyak yang merumahkan pekerja,” terang Said Iqbal.

Keempat, anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan. Akibat minyak dunia yang anjlok, pendapatan Indonesia dari ekspor minyak mentah juga akan turun. Sebagai catatan, harga minyak mentah dunia jatuh ke level 30 dolar AS per barel, jauh dari asumsi harga minyak Indonesia atau ICP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 63 dolar AS per barel.

“Situasi ini menyebabkan APBN tidak terealiasi. Dampak lebih lanjut, karena pendapatan negara bekurang, maka bantuan sosisal akan kurang. Bisa jadi, biaya menanggulangi corona pun akan berkurang. Ketika bantuan sosial dan profit perusahaan berkurang, sementara PHK besar-besaran di depan mata, nasib buruh akan semakin terpuruk,” kata dia.

Belum lagi indeks saham gabungan juga terus turun. Perusahaan domestik, misalnya industri makanan, terancam rugi karena nilai sahamnya turun.

Jika empat kondisi di atas tidak segera diatasi, KSPI memprediksi akan terjadi PHK secara besar-besaran. Terutama di industri manufaktur dan transportasi online. Puluhan hingga ratusan ribu buruh terancam PHK.