Saran KNPI Terkait Pelaksanaan Rapid Test Covid-19

Pertama kata Haris adalah Deteksi Dini dengan proses screening massal dengan Rapid Test. Dan juga kata dia harus melibatkan profesi kedokteran agar ini bisa efektifitas dan validitasnya bisa terukur.

"Pemerintah harus membuat strategi dan teknis pelaksanaan rapid test harus menggunakan pola menjaga jarak. Agar tujuan bisa tercapai. Rapid Test ini saja dengam door to door, atau dengan surveillance epidemiologi," kata Haris dalam keterangan persnya, Selasa (24/3).

Setelah dilakukan deteksi dini cepat dan massal, Haris menilai perlu dilanjutkan dengan membuat peta sebaran untuk melokalisir/mengklustering wilayah atau lokasi sebaran.

"Perlindungan  pemerintah untuk Nakes (tenaga kesehatan) termasuk mendahulukan pelaksanaan rapid test untuk Nakes yang mana sebagai ujung tombak pelayanan Covid 19 ini," tegasnya.
Haris menambahkan, penanganan yang terstruktur dan sistematis di fasilitas kesehatan serta mekanisme kontrol secara berkesinambungan diyakini akan mengurangi jumlah PDP Covid19.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama berjuang melawan virus ini. Kami yakin Indonesia bisa bangkit dan biasa segera terbebas dari virus corona ini," ujar Haris.

Terkait dengan rencana tes corona kepada 2.000 lebih anggota DPR dan keluarga, Haris mengatakan ini sangat tidak etis. Harusnya yang pertama kali dilakukan tes adalah para tenaga medis.

"Harusnya pemerintah bisa rasional dan para anggota DPR bisa legowo dengan memberikan kesempatan kepada para tenaga media untuk dilakukan test corona," pinta Haris.
Selain tenaga medis, menurutnya masyarakat juga perlu untuk didahulukan dalam rapid test. Hal ini berkaitan dengan pemetaan penyebaran kasus corona di Indonesia.

 "Tenaga medis dulu, lalu masyarakat itu penting, supaya bisa memetakan penyebaran, sehingga bisa diantisipasi keberlanjutannya (kasus corona) itu," tandas Haris.