Dedi Kurnia: Lockdown Dulu, Baru Jokowi Bisa Simpulkan Rakyat Indonesia Disiplin Atau Tidak

Dedi Kurnia Syah/Net

Kebijakan social distancing atau pyshical distancing yang dikeluarkan pemerintah bersifat sukarela. Tak heran jika banyak masyarakat yang tak mengindahkan imbauan dengan tetap beraktivitas di luar rumah.

"Imbauan yang dikeluarkan negara bersifat sukarela, untuk itu tidak semua warga negara patuh karena mereka memiliki kebutuhan hidup yang lebih dipilih dibanding mengikuti imbauan," ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).

Namun, lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, jika kebijakan Lockdown yang diambil oleh Presiden Jokowi, maka rakyat tidak akan punya pilihan lain.

"Tetapi jika Lockdown adalah keputusan politik, maka tidak ada pilihan lain kecuali berdiam diri di rumah," kata Dedi.

Setelah memutuskan Lockdown, kata Dedi, Presiden Jokowi baru bisa menyimpulkan tingkat kedisiplinan rakyatnya. Tidak men-judge bahwa tingkat kedisiplinan rakyat Indonesia berbeda dengan negara lain sehingga menjadi alasan tidak melakukan Lockdown.

Karena, tambah Dedi, rakyat Indonesia bukan tidak disiplin mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan pyshical distancing. Tetapi karena Presiden Jokowi tidak tegas dalam mengambil keputusan.

"Warga negara yang tidak serempak dalam mengikuti imbauan, bukan karena tidak dispilin. Tetapi karena memiliki pilihan. Dengan menetapkan keadaan darurat selama apa pun, jika tidak serentak dilakukan secara nasional, maka sia-sia," pungkas Dedi.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02