Rapid Test Massal Di Bekasi Ngaco, Harus Segera Ditegur Keras!

Rapid Test di Stadion Patriot/RMOL

Pemerintah lagi-lagi dinilai melakukan kesalahan dengan kebijakan social distancing atau yang kini diperbaharui menjadi pyshical distancing. Ini lantaran masih ada pemerintah daerah yang melakukan pengumpulan banyak orang.

Pengumpulan banyak orang yang dimaksud ialah adanya rapid test massal yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (25/3) kemarin.

Acara rapid test Covid-19 itu dihadiri oleh 365 tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan analis sebelum terjun langsung ke lapangan bertemu dengan warga Kota Bekasi yang menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Terjadi pengumpulan massa yang banyak di dalam stadion tersebut yang berpotensi menyebarkan virus corona.

Hal itu pun juga menjadi salah satu kekesalan seorang dokter di rumah sakit swasta di Kota Bekasi berinisial W yang juga menjadi salah satu peserta rapid test Covid-19.

Petugas medis tersebut mengaku kesal lantaran kegiatan yang bertujuan baik malah berdampak pada potensi penyebaran virus dengan cepat kepada tim medis karena dilakukan tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni pyshical distancing.

Bahkan, seorang yang berstatus ODP, yakni salah satu peserta yang hadir di acara Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Karawang juga hadir di acara rapid test massal khusus tenaga medis tersebut.

Padahal, dua pimpinan daerah yakni Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana dan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dinyatakan positif Covid-19 setelah menghadiri acara tersebut.

Melihat kejadian itu, Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengaku prihatin atas kesalahan yang kembali terulang yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Itu salah satu kelemahan dari model rapid test massal. Pemerintah lagi-lagi melakukan kesalahan, membuat kebijakan tanpa pikir panjang,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/3).

“Pemkot Bekasi melakukan rapid test masal sepertinya karena kebijakan atau arahan dari Gubernur Jawa Barat, dan itu juga arahan dari pemerintah pusat atau disetujui pemerintah pusat. Jadi harus diingatkan semuanya," sambung Ubedilah.

Sehingga, Presiden Joko Widodo diharapkan untuk menegur pimpinan daerah yang masih tetap ngeyel melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang yang berisiko penyebaran virus lebih tinggi.

"Kalau massa berkumpul secara tidak beraturan bahkan orang dengan status ODP juga ikut berkerumun tanpa jarak, ini justru ngaco. Segera ditegur secara keras ini. Menurut saya rapid test dihentikan saja, berbahaya," tegas Ubedilah.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Ajak Masyarakat Lawan Aksi Penipuan, Investasi Bodong Hingga Modus Vaksin
Politik

LaNyalla Ajak Masyarakat Law..

04 Maret 2021 14:02
Temui Pimpinan KPK, Kabareskrim Mengaku Bahas Rencana Perpanjangan MoU
Politik

Temui Pimpinan KPK, Kabaresk..

04 Maret 2021 13:57
Maruf Amin Merasa Paling Tersudut Soal Perpres 10/2021 Sirojudin Abbas: Beliau Tentu Ingin Menjaga Integritas Agama
Politik

Maruf Amin Merasa Paling Ter..

04 Maret 2021 13:55
Sufmi Dasco: Tidak Bahas Pilpres, Pertemuan Prabowo-Airlangga Sebatas Sesama Menteri Kabinet
Politik

Sufmi Dasco: Tidak Bahas Pil..

04 Maret 2021 13:46
Penelusuran Demokrat, Acara GAMKI Yang Dihadiri Moeldoko, Jhoni Alen, Dan Nazaruddin Booking 140 Kamar The Hill Sibolangit
Politik

Penelusuran Demokrat, Acara ..

04 Maret 2021 13:34
Fokus Dugaan Unlawful Killing, Polri Keluarkan SP3 Kasus Tewasnya Enam Laskar FPI
Politik

Fokus Dugaan Unlawful Killin..

04 Maret 2021 13:13
Iwan Sumule: Seharusnya Jokowi Bikin Perpres Kalajengking Biar Bisa Bayar Utang, Bukan Perpres Miras
Politik

Iwan Sumule: Seharusnya Joko..

04 Maret 2021 13:07
Buka Rakernas Kemendag, Presiden Yakin Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tahun 2021 Bisa Tercapai
Politik

Buka Rakernas Kemendag, Pres..

04 Maret 2021 12:56