Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji apakah akan memberangkatkan jemaah atau meniadakan penyelenggaraan tahun ini.
"Pandemik global Covid-19 harus dianggap force majeure. Sehingga, pemerintah Indonesia harus segera membuat keputusan apakah pemberangkatan jemaah haji tahun ini akan diteruskan atau ditiadakan," kata Fadli Zon lewat keterangan tertulis, Kamis (26/3).
"Keputusan itu perlu dibuat segera, dengan atau tanpa putusan resmi pemerintah Arab Saudi, untuk meminimalisir risiko bagi jemaah kita, sekaligus meminimalisir kerugian moril dan materil akibat ketidakpastian yang dibiarkan berlarut-larut," tambah wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Rencananya, tahun ini Indonesia akan memberangkatkan sedikitnya 231 ribu jemaah haji. Untuk kloter pertama, para jemaah akan mulai memasuki asrama haji pada 25 Juni 2020 dan akan diberangkatkan 26 Juni 2020.
"Artinya, ini kan tinggal menghitung hari saja. Tapi hingga hari ini kepastian pelaksanaan ibadah haji masih saja dibiarkan menggantung," ujar Fadli Zon.
Bukannya menyusun skenario darurat, lanjut Fadli Zon, Kementerian Agama malah meminta agar para jemaah haji yang berangkat tahun ini malah disuruh segera melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020z
"Saya cek, jadwal pelunasan tahap pertama telah dimulai sejak 19 Maret kemarin, dan akan berakhir 17 April 2020 mendatang. Sementara, pembayaran tahap kedua dibuka dari 30 April hingga 15 Mei 2020. Kementerian Agama sepertinya sama sekali mengabaikan kondisi force majeure yang tengah melanda dunia Januari lalu. Menurut saya, ini sangat memprihatinkan," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terancam ditunda lantaran adanya pandemik Covid-19. Pemerintah Arab Saudi telah menyurati Kementerian Agama RI untuk menunda penyelesaian iuran ibadah haji. 
BERITA TERKAIT: