Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengingat calon jamaah masih menanti kepastian dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI.
"Saran saya kepada Menteri Agama, berhentilah menunggu keajaiban. Tak seharusnya kebijakan publik yang penting dan genting dirumuskan atas dasar harapan belaka," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (26/3).
"Segera bikin keputusan, agar para calon jamaah haji kita segera mendapatkan kepastian," imbuhnya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) ini mengungkapkan, dirinya telah mengetahui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh meniadakan kegiatan manasik haji untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Namun, rangkaian kegiatan ibadah hajinya sendiri akan tetap diteruskan.
"Logikanya di mana? Sensitivitas aparat birokrasi kita terhadap kondisi darurat Covid-19 benar-benar menyedihkan," sesalnya.
Dengan kondisi darurat global Covid-19 ini, Indonesia tidak mesti menunggu keputusan resmi pemerintah Arab Saudi. Dengan kata lain, pemerintah harus mengambil sikap terburuk sekalipun.
"Enggak usah jauh-jauhlah pertimbangannya. Saat ini, Shalat Jumat dan shalat berjamaah saja sudah dianjurkan dihindari oleh para ulama di banyak negara, seperti Mesir, Iran, Saudi bahkan termasuk MUI sendiri. Tujuannya untuk membatasi kontak fisik demi mencegah penyebaran Covid-19," ucap mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
"Jika ibadah dalam skala kecil saja dianjurkan untuk dibatasi, bagaimana dengan ibadah haji yang skalanya kolosal melibatkan lebih dari 2,4 juta orang?" demikian Fadli Zon.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketegasan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 2020 menjadi hal wajib di tengah pandemik virus corona atau Covid-19 seperti saat ini. 
BERITA TERKAIT: