PKS Dan PB IDI Sepakat Penanganan Covid-19 Tidak Cukup Hanya Dengan Imbauan

Ia menyebut sejak awal PKS menyarankan agar dilakukan lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas dengan luar negeri. Tetapi yang dipilih oleh Pemerintah saat ini adalah imbauan soal social distancing.

Ia menyebut baik lockdown parsial maupun social distancing tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Sehingga permasalahannya bukan soal ketidakcocokan budaya tetapi soal kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat.

"Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah," papar Sohibul usai pertemuan dengan PB IDI di Jakarta, Kamis (26/3).

Sohibul Iman menegaskan, pilihan pemerintah yang mengimbau penerapan social distancing tidak berdampak apabila tidak ada penegakan aturan.

"Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi nggak ada enforcement, sama aja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung," urainya.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih di lokasi yang sama mengatakan, Pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang tidak diambil.

"Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan, satu social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi, dua karantina rumah itu betul-betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," terang Daeng.

Daeng khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, peningkatan kasus akan terus berlimpah.

Ia khawatir jika kasus terus naik tenaga kesehatan akan kewalahan dan terjadi seperti di luar negeri.
"Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah," ungkap Daeng.