ProDEM: Kenapa Pemerintah Tidak Terbitkan Perppu Darurat Dan Seolah Lepas Tanggung Jawab?

Iwan Sumule/Net

Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pemerintah daerah untuk melakukan karantina wilayah dinilai tidak akan efektif.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai pemerintah seharusnya menyatakan situasi darurat corona yang kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan perppu.

“Lewat Perppu Darurat Corona dapat tuangkan kewenangan penanganan penyebaran virus corona berupa SOP dan juga soal pembiayaan. Sehingga kerja-kerja sistematis dan terukur dapat dilakukan,” terangnya.

Iwan Sumule juga mempertanyakan fokus pemerintah yang hanya terpusat pada penanganan Covid-19 di Jakarta. Ibukota memang menjadi epicenter virus mematikan asal China tersebut, namun demikian Iwan Sumule mengingatkan bahwa penyebaran corona juga terjadi di luar Jakarta bahkan hingga luar Pulau Jawa.

Ketua DPP Partai Gerindra itu juga bertanya-tanya tentang pernyataan Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto yang meminta para orang kaya membantu orang miskin. Menurutnya, apa yang disampaikan itu bukan bagian dari amanah konstitusi.

“Konstitusi tegas menyatakan bahwa tanggung jawab untuk membuat rakyat dapat hidup layak dan sejahtera adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab orang kaya,” tegasnya.

Pernyataan seperti itu, kata Iwan Sumule, semakin menunjukkan bahwa pemerintah memang ingin menghindar dari tanggung jawab mensejahterakan rakyat. Dia mengingatkan, pasal 55 ayat 1 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah menyatakan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Adapun sebagai solusi, pemerintah harus meniru negara-negara lain yang mengelontorkan dana ratusan triliun untuk menghadapi virus corona. Salah satunya, negara tetangga Malaysia yang menggelontorkan dana total Rp 928 triliun.

Dana besar seperti itu bisa diambil dari dana yang sebelumnya diproyeksikan untuk memindah ibukota. Proyeksi mendapat dana sebesar Rp 466 triliun itu harus dialihkan untuk menghadapi Covid-19.

“Bisa tiru juga India yang gelontorkan Rp 360 triliun, untuk rakyat yang berjumlah semiliar lebih,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tiba-tiba Tersebar Nama-nama Pengurus KAMI Lampung, Para Calon Deklarator Kebingungan
Politik

Tiba-tiba Tersebar Nama-nama..

01 November 2020 00:39
Tak Hadiri Debat Pilkada Musi Rawas, Ratna-Suwarti Didoakan Cepat Sembuh Oleh Rivalnya
Politik

Tak Hadiri Debat Pilkada Mus..

01 November 2020 00:10
Galakkan 'Ayo Kita Mencoblos', IMM Ajak Warga Bengkulu Gunakan Hak Pilihnya Dalam Pilkada
Politik

Galakkan 'Ayo Kita Mencoblos..

31 Oktober 2020 23:50
Haryy Azhar Azis: Di Indonesia Penguasaan Big Data Kurang
Politik

Haryy Azhar Azis: Di Indones..

31 Oktober 2020 21:51
Ujang Komarudin: Masa Iya Presiden Sama Mantan Presiden PKI?
Politik

Ujang Komarudin: Masa Iya Pr..

31 Oktober 2020 20:24
Aktivis Cipayung Plus Jakarta Serukan Pemulihan Ekonomi Nasional Imbas Covid-19
Politik

Aktivis Cipayung Plus Jakart..

31 Oktober 2020 18:43
Begini Analisa Pakar Soal Persaingan China-AS Merebut Indonesia
Politik

Begini Analisa Pakar Soal Pe..

31 Oktober 2020 18:18
PKS Apresiasi Jokowi Berani Kecam Presiden Macron Yang Hina Islam
Politik

PKS Apresiasi Jokowi Berani ..

31 Oktober 2020 17:45