Tolak Lockdown, GMNI Desak Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Anti-Corona

Salah satu yang menolak lockdown sebagai solusi mengatasi merebaknya corona adalah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). Alasannya, lockdown akan berdampak negatif, terutama terhadap ekonomi masyarakat kecil yang pendapatannya bisa tergerus akibat penghentian aktivitas ekonomi dan penutupan akses.

Menurut Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, lockdown memang terbukti efektif di sejumlah negara untuk menekan laju penularan Covid-19. Namun jika diterapkan Indonesia, DPP GMNI khawatir rakyat kecil yang akan dirugikan.

"Jika semua aktivitas ekonomi dihentikan, akses ditutup, bagaimana nasib rakyat kecil? Mereka butuh sehat, tapi adakah jaminan ekonomi untuk mereka selama lockdown diberlakukan?" tegas Arjuna melalui keterangannya, Sabtu (28/3)

Untuk itu, lanjut Arjuna, antisipasi penyebaran corona adalah cukup dengan mengefektifkan social distancing. Sembari pemerintah mencari sejumlah alternatif paket kebijakan untuk menekan laju penularan.

"Bukan sekadar social distancing saja. Tapi ada sejumlah alternatif kebijakan yang perlu diambil pemerintah. Seperti membangun pusat kordinasi kesehatan nasional untuk memantau perkembangan dan melakukan respons secara cepat dan tanggap," lanjut Arjuna.

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun pusat-pusat tes secara drive-thru dan gratis. Terutama di pintu akses mobilitas penduduk seperti stasiun, bandara, pelabuhan, hingga perbatasan kota/daerah. Tentu dengan hasil tes singkat maksimal 6 jam. Sehingga kontrol terhadap penyebaran benar-benar dilakukan.

Kemudian, menyiapkan manajemen kapasitas dan fasilitas kesehatan untuk tindakan yang responsif dan mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien. Hal ini perlu mengingat banyak tenaga kesehatan yang justru terinfeksi, tingginya rasio pasien yang meninggal dan kurangnya kamar pasien.

"Banyaknya tenaga medis yang terinfeksi, tingginya rasio yang meninggal dan kurangnya kapasitas kamar pertanda manajemen fasilitas dan kapasitas rumah sakit kita jauh dari standar. Manajemen rumah sakit harus responsif, jangan terlalu birokratis sehingga lamban," harap Arjuna

Terakhir, Arjuna mengatakan, yang tak kalah penting adanya kebijakan pengamanan bagi masyarakat rentan seperti pekerja informal dan masyarakat miskin agar tidak terjepit akibat adanya pengurangan aktivitas ekonomi. GMNI mengusulkan agar Dana Desa dapat dialokasikan untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi.

"Dana Desa harus dialokasikan untuk membantu masyarakat yang rentan pendapatannya tergerus akibat menurunnya aktivitas ekonomi, terutama masyarakat miskin dan pekerja informal. Sehingga mereka tidak jatuh pada indeks kedalaman kemiskinan yang parah," tutup Arjuna.