Mendagri Persilakan Pemda Tetapkan Status Darurat Bencana Covid-19

Mendagri Tito Karnavian/Net

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran bernomor 440/2622/SJ mengenai pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Surat edaran itu dikeluarkan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona, serta menindaklanjuti Kepres 9/2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan virus corona dan Permendagri 20/2020 tentang percepatan penanganan virus corona di lingkungan pemerintah daerah.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Pemda dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi, kabupaten kota dengan mempertimbangkan beberapa hal.

“Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten, kota, provinsi,” tulis Tito dalam surat edaran yang diterbitkan Kemendagri, Minggu (29/3).

Penetapan status tanggap darurat corona ini harus didasari dengan kajian mengenai kondisi daerah setempat dalam penanganan wabah Covid-19.

“Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid-19,” ujarnya.

Tito juga menegaskan dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19, Pemda dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah harus melakukan beberapa langkah arahan pemerintah.

“Analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan evidence-based untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat, serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan layanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM),” paparnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumber daya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki.

“Antara lain bekerja sama dengan rumah sakit swasta sebagai rujukan penderita Covid-19, menambah ruang isolasi di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19,” tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Poros Jakarta Vs Poros Serpong, Siapa Lebih Kuat?
Politik

Poros Jakarta Vs Poros Serpo..

13 Mei 2021 00:19
Sambut Lebaran Dengan Gembira Dan Berbagilah Kebahagiaan
Politik

Sambut Lebaran Dengan Gembir..

12 Mei 2021 23:59
Perayaan Idul Fitri Bersamaan Dengan Kenaikan Isa Almasih, Gus Ami: Mari Kita Rawat Dan Jaga Persatuan Bangsa
Politik

Perayaan Idul Fitri Bersamaa..

12 Mei 2021 23:42
Rencana Kenaikan PPN, Hendrawan Supratikno: Masyarakat Akan Terpukul
Politik

Rencana Kenaikan PPN, Hendra..

12 Mei 2021 23:23
Transisi Menuju Ekonomi Hijau Tidak Cukup Hanya Di Level Komitmen Politik
Politik

Transisi Menuju Ekonomi Hija..

12 Mei 2021 21:48
PP Pemuda Muhammadiyah: Sayangi Keluarga, Tegakkan Prokes Saat Shalat Ied Dan Silaturahmi Lebaran
Politik

PP Pemuda Muhammadiyah: Saya..

12 Mei 2021 20:47
Di Pos Penyekatan Mudik, Puan Singgung Kedatangan WNA Hingga Bicara Keadilan
Politik

Di Pos Penyekatan Mudik, Pua..

12 Mei 2021 19:44
100 Hari Kinerja Kapolri, Ulama Bogor Sebut Jenderal Listyo Humanis Dan Dekat Dengan Ulama
Politik

100 Hari Kinerja Kapolri, Ul..

12 Mei 2021 18:54