Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Fraksi PKB: Pilkada Hingga Pemindahan Ibukota Harus Ditunda, Fokus Tangani Virus Corona!

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Senin, 30 Maret 2020, 03:55 WIB
Fraksi PKB: Pilkada Hingga Pemindahan Ibukota Harus Ditunda, Fokus Tangani Virus Corona<i>!</i>
Peta ibukota baru/Net
rmol news logo Penanganan wabah virus corona atau Covid-19 yang semakin meluas harus ditangani dengan fokus agar hasilnya bisa maksimal.

Atas dasar itulah, anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nashim Khan meminta pemerintah menunda beberapa agenda nasional, termasuk gelaran Pilkada Serentak 2020 dan fokus menangani virus corona.

"Agenda nasional seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, pekan olahraga nasional (PON), rencana pemindahan ibukota, dan agenda lainnya sebaiknya ditunda dulu untuk sementara. Kita fokus menangani wabah virus corona," ujar Nasim Khan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3).

Untuk teknis penundaannya, jelasnya, bisa dibahas pemerintah bersama dengan DPR RI dan lembaga terkait. Saat ini, yang paling utama adalah penanganan virus corona, bukan sekadar sisi kesehatan, melainkan juga sektor ekonomi, keamanan, pangan, politik, dan lain-lainnya.

Seperti sektor ekonomi, hal ini harus benar-benar dipikirkan agar tidak berujung pada krisis ekonomi. Terutama dalam mempersiapkan ketersediaan pangan agar tidak ada gejolak terkait pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat.

"Maka harus ada perencanaan matang terkait pemenuhan bahan pangan, pasar perdagangan, industri, koperasi semua harus maksimal. Apalagi sebentar lagi masuk bulan ramadhan kemudian lebaran. Harus disiapkan dari sekarang," jelasnya.

Di sisi lain, Komisi VI DPR juga akan melakukan kroscek kesiapan BUMN dalam menunjang program-program pemerintah, khususnya terkait pengadaan dan penyiapan kebutuhan untuk menangani bencana Covid-19.

Untuk sisi kesehatan, ia mengingatkan semua rumah sakit, terutama yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan harus mau menerima pasien ataupun yang diduga terjangkit Covid-19.

"Rumah sakit wajib menerima pasien, jangan sampai ditolak seperti yang terjadi sekarang. Karena RS dan tenaga medis, apa pun kondisinya lebih mengerti dan bisa mengatasi masalah medis meski banyak risiko," tutup Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA