DPR: Bebaskan RPIH Bawang Putih Bukti Kemunduran Ketahanan Pangan Indonesia

Dia mengatakan importir bawang putih dalam syarat RPIH dari Kementerian Pertanian diketahui telah menyepakati komitmen untuk pengembangan swasembada bawang putih.

Dari komitmen itupun sudah ditetapkan target luas tanam, lokasi tanam, produksi dan waktu penyelesaian yang harus dipenuhinya. Artinya, importir dalam negeri justru sedang bersemangat untuk patuh terhadap aturan negara.

“Dengan dibebaskannya RIPH sebagai syarat untuk melakukan impor produk hortikultura, maka cita-cita Indonesia menjadi negara mandiri dalam ketahanan pangan akan mengalami kemunduran,” beber Azikin lewat keterangan tertulis, Minggu (29/3).

Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menegaskan pelindungan petani dan pengusaha pertanian dalam negeri menurutnya tetap harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu menjadi mengambil bagian dalam global value chain yang menguntungkan dalam negeri.

“Soal bawang putih ini pemerintah tidak perlu mengambil langkah panik meniadakan RIPH. China sebagai negara supplier bawang putih terbesar dunia sudah menyatakan bebas Covid-19 dan pasti akan mulai kembali menggeliat. Importir yang sudah memiliki RIPH akan bisa segera merealisasikan impor dan stok kita akan aman. Itu yang perlu untuk dipastikan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Azikin menekankan pentingnya diperbanyak Program Padat Karya Tunai, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan Covid-19.

“Sekali lagi Program Padat Karya Tunai harus diperbanyak, harus dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan COVID-19, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman,” ujarnya.

“Dana desa dan program-program pemerintah daerah juga harus mengutamakan cara-cara padat karya. Ini akan membantu masyarakat, membantu para petani, para buruh tani, para nelayan di pedesaan di seluruh tanah air,” tandasnya.