Pemda Langkahi Pemerintah Pusat Soal Lockdown, Pengamat: Dampaknya Pada Kepercayaan Internasional

Beberapa daerah yang mengkinfirmasi menerapkan local lockdown ialah Tegal, Tasikmalaya, Papua, dan Tolitoli.

Pengamat politik dari Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai, tidak seharusnya pemda mengambil kebijakan tersebut secara mandiri, alih-alih tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Daerah mestinya mengikuti kebijakan pusat. Jangan sampai pemerintah pusat dan daerah terkesan tidak kompak," kata Sirojudin Abbas saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

Meski begitu, akademisi bidang negara, kesejahteraan dan sosial dari University of California, Berkeley ini mewajari langkah yang diambil pemda. Sebab walau bagaimanapun juga, langkah yang diambil pemda tentu untuk menjaga keselamatan warganya dari wabah Covid-19.

Tapi dia berharap, pemda bisa mepakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Gugis Tugas Percepatam Penanganan Covid-19.

"Jika kepala daerah ingin membantu warganya, akan lebih baik dilakukan dengan koordinasi Gugus Tugas. Supaya terkoordinasi dan informasinya terintegrasi," sebut Sirojudin Abbas.

"Sebab, masalah wabah corona ini perlu ditangani dengan cara terorganisir dan terkoordinasi antara semua instansi pemerintah," sambungnya.

Lebih lanjut, Sirojudin Abbas meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah tegas atas fenomena local lockdown yang diterapkan sejumlah pemda. Jika tidak, maka hal ini akan menimbulkan efek yang negatif, baik dari sudut pandang masyarakat dan dunia internasional.

"Keputusan lockdown secara nasional atau lokal harus diputuskan oleh pemegang otoritas tingkat nasional. Sebab, untuk kasus Covid 19 ini, Indonesia menjadi sorotan dunia. Sebagaimana negara-negara lain yang terkena wabah," tuturnya.

"Jika salah ambil langkah kebijakan, pasti akan jadi sorotan. Dampaknya pada kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia," pungkas Sirojudin Abbas menambahkan.