PSSB Langsung Darurat Sipil, Ubedilah Badrun: Presiden Jokowi Bisa Langgar Konstitusi

Presiden Joko Widodo/Net

Presiden Joko Widodo dianggap melanggar konstitusi jika benar-benar melakukan langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) langsung ke darurat sipil saat menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengatakan, pelanggaran konstitusi yang dimaksud adalah Presiden Jokowi mengabaikan Bab VII bagian ketiga tentang karantina wilayah UU 16/2018.

Seharusnya, kata Ubedilah, langkah yang diambil setelah PSSB adalah Karantina Wilayah.

"Harusnya dalam kondisi wabah yang terus meluas ini pasal yang digunakan menurut UU 6/2018 setelah kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah karantina wilayah, tidak lompat ke darurat sipil," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

Karena, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, Presiden Jokowi telah melakukan lompatan dasar hukum jika tidak melakukan karantina wilayah.

"Ini ada logika dasar kebijakan yang lompat dari dasar UU 6/2018 lompat ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 23/1959 tentang keadaan bahaya. Karantina Wilayah tidak disebutkan sama sekali. Ini mirip memotong tangkai berduri dari pohon bunga mawar pake gergaji besar. Tentu ini keliru," tegasnya.

Dengan demikian, kata Ubedilah, jika benar pemerintah langsung menerapkan darurat sipil setelah PSSB tanpa karantina wilayah, maka Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran konstitusi.

"Saya heran jika pasal yang disediakan oleh UU ini diabaikan oleh pemerintah. Pengabaian pada perintah UU bisa termasuk pelanggaran konstitusi," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Tanpa Terkecuali, Pembatalan Ibadah Haji Berlaku Bagi Semua Jenis Perjalanan
Politik

Tanpa Terkecuali, Pembatalan..

02 Juni 2020 12:46
DPR Ingatkan Menag Fachrul Razi, Pembatalan Haji Bukan Keputusan Sepihak
Politik

DPR Ingatkan Menag Fachrul R..

02 Juni 2020 12:44
AHY: Apa Pun Tantangannya, Pancasila Selalu Relevan Bagi Bangsa Indonesia
Politik

AHY: Apa Pun Tantangannya, P..

02 Juni 2020 12:20
Pimpinan Komisi VIII: Harusnya Menag Rapat Dengan DPR Sebelum Batalkan Pelaksanaan Haji
Politik

Pimpinan Komisi VIII: Harusn..

02 Juni 2020 12:09
Legislator Berharap Pemerintah Mau Belajar Dari Prancis Dan Korsel Sebelum Buka Kembali Sekolah
Politik

Legislator Berharap Pemerint..

02 Juni 2020 12:04
Ibadah Haji 2020 Ditiadakan, Saleh Daulay: Semoga Jemaah Haji Indonesia Diberi Kesabaran
Politik

Ibadah Haji 2020 Ditiadakan,..

02 Juni 2020 11:49
Sebelum Terapkan New Normal, Pemerintah Diminta Lakukan Simulasi Lebih Dulu
Politik

Sebelum Terapkan New Normal,..

02 Juni 2020 11:34
Yasonna Laoly Sebut Partai Gelora Patut Diperhitungkan Pada 2024
Politik

Yasonna Laoly Sebut Partai G..

02 Juni 2020 11:19