Darurat Sipil Akan Buat Jokowi Otoriter Dan Ganggu Kebebasan Individu

Jokowi/Net

Presiden Joko Widodo berpotensi menjadi seorang otoriter dan kebebasan sipil akan terganggu jika Darurat Sipil ditetapkan di saat wabah virus corona baru atau Covid-19.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengatakan, Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya merupakan Perppu yang isinya akan membuat kekuasaan menafsirkan secara subjektkf otoritarian.

"Perppu tentang darurat sipil itu perppu jadul yang sempat mau diubah pasca reformasi 1998. Isinya memungkinkan kekuasaan menafsirkan secara subyektif otoritarian dan kebebasan sipil dipastikan akan terganggu dalam skala nasional," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).

Ubedilah melanjutkan, pada pasal 17 Perpu 23/1959 menerangkan bahwa hak penguasaan darurat sipil yang sangat otoriter dan melakukan kontrol terhadap semua alat komunikasi dan pemberitaan.

"Berbahaya jika langsung darurat sipil," tegas Ubedilah.

Pasal 17 Perppu 23/1959 sendiri berbunyi penguasa darurat sipil berhak mengetahui, semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.

Kemudian berhak membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia.

Ketiga berhak, menetapkan peraturan - peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

Dengan demikian, pernyataan yang disampaikan Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, kata Ubedilah sangat keliru tidak melakukan karantina wilayah setelah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Jadi informasi dari Fadjroel Rachman itu keliru, lompat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar ke Darurat Sipil. Harusnya karantina wilayah, bukan darurat sipil," pungkas Ubedilah.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Siang Ini, Kementerian LHK Akan Digeruduk Massa Tolak Kapitalisasi Taman Nasional Komodo
Politik

Siang Ini, Kementerian LHK A..

26 November 2020 06:21
Fadli Zon Bicara, Apresiasi Keputusan Edhy Mundur Dan Sindir KPK Soal Harun Masiku
Politik

Fadli Zon Bicara, Apresiasi ..

26 November 2020 05:42
Segera Atur Perayaan Natal, Menag Fachrul Razi: Yang Jelas Wajib Prokes
Politik

Segera Atur Perayaan Natal, ..

26 November 2020 04:14
Siap Buka Sekolah Tatap Muka, Nadiem Makarim: Tidak Ada Kantin, Ekskul Dan Olahraga
Politik

Siap Buka Sekolah Tatap Muka..

26 November 2020 03:58
Deklarasi SAKTI, Harapan Untuk Pelaut
Politik

Deklarasi SAKTI, Harapan Unt..

26 November 2020 03:39
Gelar Aksi, Komala Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Bantuan Gempa Lombok
Politik

Gelar Aksi, Komala Desak KPK..

26 November 2020 01:58
Belum Diumumkam KPK, Jokowi Sudah Tunjuk Luhut Pandjaitan Gantikan Edhy Prabowo
Politik

Belum Diumumkam KPK, Jokowi ..

25 November 2020 23:21
Debat Cawalkot Makassar Soal Pajak, Appi Ingatkan Danny: Terpenting Ringankan Beban Dunia Usaha Di Masa Pandemi
Politik

Debat Cawalkot Makassar Soal..

25 November 2020 23:10