Soal Darurat Sipil, Indef: Pemerintah Lepas Tangan Dan Tidak Bertanggung Jawab

Enny Sri Hartati/Net

Darurat Sipil yang direncanakan pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 dinilai sebagai upaya lepas tangan dan tanggung jawab kepada rakyat.

Hal ini disampaikan pakar ekonomi dari Indef, Enny Sri Hartati. Menerapkan Darurat Sipil dalam penanganan corona seakan-akan pemerintah lepas dari tanggung jawab. Sebab, dengan menerapkan Darurat Sipil, pemerintah tidak diwajibkan memberikan kompensasi kepada rakyat.

“Kalau di dalam UU tahun 2018 itu tentang karantina wilayah kan jelas pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Tapi di dalam UU darurat sipil tidak. Ini jelas, dengan memberlakukan darurat sipil pemerintah seakan lepas tangan dan tanggung jawab,” ujar Enny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).

Terlebih, kata Enny, dalam penanganan wabah Covid-19 ini pemerintah pusat malah mempersilakan pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan masing-masing.

“Dalam penanganan ini pemerintah daerah dilepas, jadi di masing-masing daerah dalam penanganannya. Katanya kita NKRI, lho kok kayak begini? aneh banget,” katanya.

Enny menegaskan, saat ini Indonesia tengah perang melawan wabah bukan perang militer. Sehingga, darurat sipil merupakan kebijakan fatal yang diambil pemerintah.

“Menurut saya, harusnya nyawa dulu yang ditolong, ekonomi nanti belakangan dengan memitigasi dampaknya. Jangan kebalik. Ini sudah persoalan nyawa manusia, nyawa rakyat, seharusnya pemerintah konsen ke sana, mau tanggung jawab nggak sih?” tutupnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Parpol Inginkan Reshuffle, Rakyat Ingin Ganti Pemerintahan
Politik

Pengamat: Parpol Inginkan Re..

27 Mei 2020 00:31
Muncul Isu Reshuffle Kabinet, Menteri Ini Layak Didepak Karena Rapor Kinerjanya Merah
Politik

Muncul Isu Reshuffle Kabinet..

26 Mei 2020 22:55
Wamendes Bongkar Penyalahgunaan BLT Dana Desa, Gertak: Langkah Tepat Bersihkan Korupsi Pejabat Daerah
Politik

Wamendes Bongkar Penyalahgun..

26 Mei 2020 22:46
Sebelum Terapkan The New Normal Covid-19, Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Mengacu Pada Kajian Ilmiah
Politik

Sebelum Terapkan The New Nor..

26 Mei 2020 22:42
Kalau Reshuffle Kabinet, Jokowi Harus Ganti Luhut, Terawan Dan Juliari
Politik

Kalau Reshuffle Kabinet, Jok..

26 Mei 2020 22:24
Alumni IPDN: Kenapa Harus Mendatangkan Biduan Dangdut Ke Kampus?
Politik

Alumni IPDN: Kenapa Harus Me..

26 Mei 2020 21:55
Mayoritas Masyarakat Tak Puas Gaya Jokowi Dan Kabinetnya Tangani Corona
Politik

Mayoritas Masyarakat Tak Pua..

26 Mei 2020 20:47
Pada Situasi Krisis Covid-19, Pemerintah Jangan Sia-siakan Siti Fadilah Supari
Politik

Pada Situasi Krisis Covid-19..

26 Mei 2020 20:31