4 Alasan Perppu Keadaan Bahaya Tidak Cocok Jadi Pegangan Jokowi

Presiden Joko Widodo/Net

Opsi darurat sipil yang dipilih Presiden Joko Widodo memunculkan tanda tanya besar publik, termasuk anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ini lantaran sebelumnya pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kebijakan lockdown sedang digodok pemerintah.

“Dengan adanya opsi baru ini, pemerintah kelihatannya belum siap untuk mengambil keputusan yang cepat dan tegas. Sementara, masyarakat sedang menunggu kebijakan yang dianggap dapat memutus penyebaran virus corona di Indonesia,” ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (31/3).

Saleh mengatakan pilihan pemerintah untuk menerapkan darurat sipil berdasarkan Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya kuranglah tepat. Diapun mengurai beberapa alasan perppu tersebut kurang pas dijadikan dasar.

“Pertama, kelahiran perppu itu sendiri lahir di masa revolusi sebagai respon terhadap situasi pada saat itu yang sifatnya sementara dan temporal,” katanya.

Kedua, lanjut Saleh, perppu itu lahir sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Karena itu, jika perppu itu diterapkan belum tentu sesuai dengan situasi dan sistem politik yang ada saat ini.

Ketiga, perppu itu ditetapkan bilamana keamanan atau tertib hukum terancam. Salah satunya bisa diakibatkan oleh bencana alam. Sementara, bencana yang kita hadapi saat ini adalah bencana non-alam. Selain itu, saat ini sudah ada BNPB dan gugus tugas yang bekerjasama dengan 33 kementerian.

Keempat, penggunaan darurat sipil juga bertentangan dengan asas hukum Lex specialis derogat legi generalis (hukum yang khusus dapat menyampingkan hukum yang umum). UU tentang Kekarantinaan Kesehatan lebih khusus membahas tentang kesehatan dan lebih sesuai dengan bencana yang dihadapi saat ini.

”Ini kan sama dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan alat "darurat sipil". Jadi darurat sipil dipakai sebagai alat untuk menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Daripada pakai darurat sipil, pemerintah mestinya menetapkan darurat kesehatan masyarakat sebagaimana amanat pasal 10 ayat 1 UU tentang Kekarantinaan Kesehatan,” jelasnya.

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Parpol Inginkan Reshuffle, Rakyat Ingin Ganti Pemerintahan
Politik

Pengamat: Parpol Inginkan Re..

27 Mei 2020 00:31
Muncul Isu Reshuffle Kabinet, Menteri Ini Layak Didepak Karena Rapor Kinerjanya Merah
Politik

Muncul Isu Reshuffle Kabinet..

26 Mei 2020 22:55
Wamendes Bongkar Penyalahgunaan BLT Dana Desa, Gertak: Langkah Tepat Bersihkan Korupsi Pejabat Daerah
Politik

Wamendes Bongkar Penyalahgun..

26 Mei 2020 22:46
Sebelum Terapkan The New Normal Covid-19, Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Mengacu Pada Kajian Ilmiah
Politik

Sebelum Terapkan The New Nor..

26 Mei 2020 22:42
Kalau Reshuffle Kabinet, Jokowi Harus Ganti Luhut, Terawan Dan Juliari
Politik

Kalau Reshuffle Kabinet, Jok..

26 Mei 2020 22:24
Alumni IPDN: Kenapa Harus Mendatangkan Biduan Dangdut Ke Kampus?
Politik

Alumni IPDN: Kenapa Harus Me..

26 Mei 2020 21:55
Mayoritas Masyarakat Tak Puas Gaya Jokowi Dan Kabinetnya Tangani Corona
Politik

Mayoritas Masyarakat Tak Pua..

26 Mei 2020 20:47
Pada Situasi Krisis Covid-19, Pemerintah Jangan Sia-siakan Siti Fadilah Supari
Politik

Pada Situasi Krisis Covid-19..

26 Mei 2020 20:31