Stimulus Ekonomi Presiden Jokowi Tidak Adil Karena Membedakan Kelas Masyarakat

Hal itu disampaikan oleh aktivis yang juga mantan Sekretaris Jenderal Prodem, Satyo Purwanto yang melihat adanya kejanggalan dari pidato Presiden Jokowi pada Selasa (31/3) kemarin.

Menurut Satyo, disaat Pandemik Covid-19 ini yang semakin meluas, Presiden Jokowi tidak berlaku adil terhadap rakyatnya.

Dimana, Presiden Jokowi melihat kelas masyarakat dalam memberikan kewajiban pemerintah.

"Kesehatan tidak adil dan sembrono, harusnya semua yang terkait public service digratiskan dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan bahan pangan tidak boleh membedakan kelas masyarakat," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/4).

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi kata Satyo tidak sesuai dengan Sila ke 5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Ini rezim ngawur tidak punya sense of empati dan melanggar UU. Tidak ada satu aturan pun di dalam UU yang menyebutkan pembedaan kelas dalam masyarakat, terlebih ketiak pemerintah menyatakan suatu kondisi darurat," tegas Satyo.

Sehingga, Satyo menilai kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah merupakan bentuk lari dari tanggungjawab memberikan jaminan kesehatan dan kebutuhan rakyat Indonesia.

"Kebijakan ini adalah bentuk lari dari tanggung jawab sesungguhnya karena sudah pasti banyak masyarakat yang dirugikan. Kesulitan hidup masyarakat saat ini selalu dihitung oleh angka-angka, ini kebijakan neoliberal yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara RI," jelas Satyo.

"Karena kebijakan tersebut hanya mengambil sedikit tanggung jawab pemerintah yang seharusnya itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar seluruhnya," sambung Satyo.