Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun Atasi Covid-19, PKS: Jika Tidak Jelas Prosedurnya Akan Mubazir

Politisi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah pemerintah dengan menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun untuk penanggulangan wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

Namun demikian, dia menitikberatkan dana tersebut harus tepat sasaran agar tidak sia-sia dalam mengalokasikannya.

“Jika tida jelas prosedur dan kriterianya akan mubazir,” ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (1/4).

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini juga menyoroti perihal insentif tahap satu sebesar Rp 10 triliun yang ditujukan untuk perusahaan penerbangan. Menurutnya, hal itu tidak tepat sasaran.

“Insentif tahap satu Rp 10T yang ditujukan untuk perusahaan penerbangan tidak tepat. Insentif kedua dengan memberi diskon Rp 2.5 T untuk belanja UMKM juga tidak pas,” katanya.

Menurutnya, saat ini yang utama bukanlah menjaga daya beli masyarakat melainkan memberi lapisan paling bawah di kota-kota termasuk pekerja informal seperti pedagang asongan, hingga pekerja rumahan yang sangat berat sekarang ini serta daerah terdampak pandemik untuk diberikan Bantuan Tunai Langsung.

“Mereka perlu dengan sembako dan pengusaha UMKM untuk overhead coat dan gaji pegawai. Semua berat karena itu insentif pemerintah mesti tepat sasaran,” paparnya.

Mardani juga meminta DPR agar dapat mengawasi dengan penuh pelaksanaan insentif pemerjntah tersebut dengan membuka posko pengaduan dan bersama pemerintah agar dana ratusan triliun rupiah itu sampai kepada masyarakat kelas bawah.

“Basis BLT jangan melulu menggunakan data kemensos tapi ada banyak pekerjan informal diatas yang tidak masuk dalam data penduduk miskin sekarang jatuh miskin karena tidak ada penghasilan,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02