Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun Atasi Covid-19, PKS: Jika Tidak Jelas Prosedurnya Akan Mubazir

Namun demikian, dia menitikberatkan dana tersebut harus tepat sasaran agar tidak sia-sia dalam mengalokasikannya.

“Jika tida jelas prosedur dan kriterianya akan mubazir,” ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (1/4).

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini juga menyoroti perihal insentif tahap satu sebesar Rp 10 triliun yang ditujukan untuk perusahaan penerbangan. Menurutnya, hal itu tidak tepat sasaran.

“Insentif tahap satu Rp 10T yang ditujukan untuk perusahaan penerbangan tidak tepat. Insentif kedua dengan memberi diskon Rp 2.5 T untuk belanja UMKM juga tidak pas,” katanya.

Menurutnya, saat ini yang utama bukanlah menjaga daya beli masyarakat melainkan memberi lapisan paling bawah di kota-kota termasuk pekerja informal seperti pedagang asongan, hingga pekerja rumahan yang sangat berat sekarang ini serta daerah terdampak pandemik untuk diberikan Bantuan Tunai Langsung.

“Mereka perlu dengan sembako dan pengusaha UMKM untuk overhead coat dan gaji pegawai. Semua berat karena itu insentif pemerintah mesti tepat sasaran,” paparnya.

Mardani juga meminta DPR agar dapat mengawasi dengan penuh pelaksanaan insentif pemerjntah tersebut dengan membuka posko pengaduan dan bersama pemerintah agar dana ratusan triliun rupiah itu sampai kepada masyarakat kelas bawah.

“Basis BLT jangan melulu menggunakan data kemensos tapi ada banyak pekerjan informal diatas yang tidak masuk dalam data penduduk miskin sekarang jatuh miskin karena tidak ada penghasilan,” tandasnya.