Bantuan Rp 405,1 Triliun Harus Benar-benar Dirasakan Pedagang Warteg, Ojol, Petani, Dan Nelayan

Mardani Ali Sera/Ist

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera mengkritisi pemerintah pengeluarkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan saat rapat paripurna DPR, Kamis (2/4). Dia mencurigai adanya kepentingan istimewa kepada pejabat untuk kebal hukum dan membuka peluang korupsi baru.

"Mari kita awasi implementasi Perppu yang sudah ditekan Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret yang lalu. Ada peluang justru membuka masalah krisis ekonomi yang lebih luas karena pemerintah akan mengelontorkan dana Rp 405,1 Triliun untuk penanganan Covid-19," kata Mardani saat mengintrupsi paripurna, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi II DPR itu berpendapat apabila tidak diawasi secara serius pelaksananayanya sangat berpotensi mengistimewakan pejabat agar kebal hukum dan juga membuka peluang korupsi baru yang lebih besar.

"Kita mesti belajar dari krisis tahun Tahun 1998 karena mega korupsi BLBI Rp 600 T. Ada peluang hal itu bisa terjadi lagi jika tidak diawasi dan transparan pelaksanaan Perppu ini dan juga membawa dampak lanjutan," ujar Mardani.

Wakil rakyat yang mewakili masyarakat Jakarta Timur itu menghimbatu pemerintah agar untuk menyalurkan dengan tepat dana Rp 405,1 triliun itu kepada 11 juta warga tidak mampu yang paling besar terkena dampak slowdown ekonomi karena pandemik Covid-19,

"Saya minta tidak hanya data dari Program Keluarga Harapan (PKH) saja sasaran program stimulus ekonomi ini, pedagang warteg, warung padang, ojek online, pak polisi cepe, tukang parkir, kondektur, sopir mikrolet, pedagang pasar, pedagang asongan, gerobak makanan, petani, nelayan, dan lain sebaginya juga harus bisa merasakan manfaatnya," kata Mardani.

Terahir, Wakil Ketua BKSAP DPR itu juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk memberikan perlindungan kepada warga negara indonesia (WNI) di luar negeri.

"Saya minta WNI kita juga diperhatikan serius oleh pemerintah karena sudah 202 negara yang sedang berjuang melawan penyebaran Covid-19," ujar Mardani.

Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, dengan alasan situasi kegentingan menghadapi pandemik Covid-19 yang membawa masalah kesehatan masyarakat dan implikasi ekonomi yang luas.

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Jika China Dan Amerika Jadi Perang, Baiknya Indonesia Menunggu Durian Runtuh
Politik

Jika China Dan Amerika Jadi ..

27 Mei 2020 06:46
Ketegasan Pemerintah Jadi Kunci Kesuksesan 'New Normal'
Politik

Ketegasan Pemerintah Jadi Ku..

27 Mei 2020 06:26
Saleh Daulay: Presiden Jokowi Kunjungi Mall Dan Stasiun Siapkan New Normal, Kapan Kunjungi Masjid?
Politik

Saleh Daulay: Presiden Jokow..

27 Mei 2020 05:45
Diusulkan Masuk Kabinet, Rizal Ramli: Berentiin Dulu Pestanya, Itu Paling Penting
Politik

Diusulkan Masuk Kabinet, Riz..

27 Mei 2020 04:24
Presiden Jokowi Suruh New Normal, Rakyat Malah Bikin Old Normal
Politik

Presiden Jokowi Suruh New No..

27 Mei 2020 03:16
Ekonomi Runtuh Gegara Mazhab Sri Mulyani, Hatta Taliwang: Dari Sisi Ilmu Makro Ekonomi Rizal Ramli Adalah Jagonya
Politik

Ekonomi Runtuh Gegara Mazhab..

27 Mei 2020 02:48
Pak Jokowi! Kalau Mau Berlari Kencang Saat New Normal Harus Copot 11 Menteri Ini
Politik

Pak Jokowi! Kalau Mau Berlar..

27 Mei 2020 01:14
Pengamat: Parpol Inginkan Reshuffle, Rakyat Ingin Ganti Pemerintahan
Politik

Pengamat: Parpol Inginkan Re..

27 Mei 2020 00:31