Puan Ingatkan Sri Mulyani: Gunakan Pelebaran Defisit Sesuai Kebutuhan Dan Kemampuan Keuangan Negara

Serahkan draf RUU pengesahan Perppu 1/2020/Repro

DPR RI menerima Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu tersebut diterbitkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.

Rancangan UU tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).

Sri Mulyani ditemani Menkumham Yasona Laoly dan disambut oleh Puan Maharani yang didampingi wakil ketua DPR RI Aziz Syamsudin dan Rachmat Gobel.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan DPR akan segera membahas RUU Penetapan Perppu 1/2020.

“DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan membahas Perppu tersebut untuk kemudian diputuskan dalam Rapat Paripurna,” ujar Puan.

Puan menegaskan DPR bersama pemerintah bersatu untuk menghadapi wabah corona, termasuk bagaimana mencari formula fiskal dan kebijakan sistem keuangan dalam menangani dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan bidang strategis lainnya.

“Kami berkomitmen untuk membangun komunikasi antara DPR dan Pemerintah yang lebih intensif lagi dari biasanya, agar langkah-langkah yang akan dijalankan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menurut Puan, pimpinan DPR dalam rapat paripurna 30 Maret lalu, telah mengingatkan pemerintah agar di dalam Perppu 1/2020 itu dapat dipastikan ada perubahan APBN 2020 untuk mengakomodir program-program yang bersentuhan langsung dengan ketahanan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak wabah Covid-19.

Pimpinan DPR juga menyampaikan kepada Pemerintah agar pelebaran defisit anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

“Dengan  tetap memperhatikan beban resiko fiskal di masa yang akan datang,” katanya.

Puan juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan koordinasi dengan BI, LPS, dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menghadapi dampak wabah Corona pada sistem keuangan.

“Saya yakin bahwa dengan gotong royong maka Indonesia akan dapat menghadapi wabah Corona dan dampak-dampaknya,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Tanpa Terkecuali, Pembatalan Ibadah Haji Berlaku Bagi Semua Jenis Perjalanan
Politik

Tanpa Terkecuali, Pembatalan..

02 Juni 2020 12:46
DPR Ingatkan Menag Fachrul Razi, Pembatalan Haji Bukan Keputusan Sepihak
Politik

DPR Ingatkan Menag Fachrul R..

02 Juni 2020 12:44
AHY: Apa Pun Tantangannya, Pancasila Selalu Relevan Bagi Bangsa Indonesia
Politik

AHY: Apa Pun Tantangannya, P..

02 Juni 2020 12:20
Pimpinan Komisi VIII: Harusnya Menag Rapat Dengan DPR Sebelum Batalkan Pelaksanaan Haji
Politik

Pimpinan Komisi VIII: Harusn..

02 Juni 2020 12:09
Legislator Berharap Pemerintah Mau Belajar Dari Prancis Dan Korsel Sebelum Buka Kembali Sekolah
Politik

Legislator Berharap Pemerint..

02 Juni 2020 12:04
Ibadah Haji 2020 Ditiadakan, Saleh Daulay: Semoga Jemaah Haji Indonesia Diberi Kesabaran
Politik

Ibadah Haji 2020 Ditiadakan,..

02 Juni 2020 11:49
Sebelum Terapkan New Normal, Pemerintah Diminta Lakukan Simulasi Lebih Dulu
Politik

Sebelum Terapkan New Normal,..

02 Juni 2020 11:34
Yasonna Laoly Sebut Partai Gelora Patut Diperhitungkan Pada 2024
Politik

Yasonna Laoly Sebut Partai G..

02 Juni 2020 11:19