Yasonna beralasan bahwa langkah ini diambil karena lapas yang mulai over kapasitas dan berpotensi jadi tempat sebaran Covid-19.
Setidaknya akan ada 35 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM 10/2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04/2020. Kebijakan ini disebut Yasonna sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bagi pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio alasan itu terlalu mengada-ada. Baginya, para napi justru akan aman jika tetap berada di dalam penjara, terlebih napi yang sudah berumur asalkan kunjungan ke lapas ditiadakan.
“Napi lama bukannya justru aman di dalam penjara. Covid-19 kan baru muncul, kalo mau cegah Covid-19, kunjungan ditiadakan, napi baru di tes dulu,†terangnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (3/4).
Terlepas dari itu, pendiri lembaga survei Kedaikopi itu menilai ada alasan lain di balik usulan Yasonna. Alasan itu berkaitan dengan anggaran napi yang mulai menjadi beban.
“Jadi Covid-19 hanya cantolan,†tuturnya.
Intinya, kata pria yang akrab disapa Hensat itu, pemerintah boleh saja membuat kebijakan. Tapi alasan yang dipakai harus jujur dan tidak mengada-ada.
“Kalau memang gegara beban anggaran ya sebut demikian, jangan bawa-bawa Covid-19. Bikin serem aja,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar narapidana korupsi di atas 60 tahun bisa dibebaskan di tengah pandemik virus corona baru atau Covid-19 terus menuai polemik. 
