Pilkada Serentak Pas Kalau Diundur Hingga September 2021

Ketua Partai Nasdem Banyuwangi, Supriyadi, sepakat pada opsi C: diundur hingga September 2021. Karena musibah pandemik corona ini diprediksi selesai dengan recovery hingga akhir tahun ini.

“Untuk tahapan Pilkada jelas baru bisa dimulai dengan penganggaran tahun 2021, sehingga paling cepat bisa dilaksanakan pada opsi C (September 2021),” terangnya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (4/4).

Sedikit berbeda, Bacabup potensial yang digandrungi generasi milenial, Ali Ruchi, berpendapat berbeda.

Menurutnya, Pilkada serentak lebih baik diundur hingga tahun 2024, sekaligus berbarengan dengan Pilpres dan Pileg.

“Dengan catatan jika opsi A (Desember 2020) tidak bisa dilaksanakan. Karena Opsi B dan C terlalu mepet waktunya dengan pemilu serentak 2024,” kata Ali.

Pihaknya beralasan, bagaimana bisa seorang calon kepala daerah terpilih membangun daerah hanya dengan target 3 tahun.

“Itu belum dipotong dengan penyiapan Pemilu Serentak 2024, karena biasanya butuh waktu satu tahun (Kalau ditarik ke situ). Lebih baik para gubernur, bupati, dan walikota yang habis jabatannya diisi oleh Pjs dari pemerintah pusat atau provinsi, sekalian mempersiapkan tahapan gelaran pemilu serentak 2024,” urainya.

Sedangkan Danu Budiyono, aktivis Sosial Politik Banyuwangi sependapat dengan opsi C yakni September 2021 atau sekalian diundur hingga Pemilu serentak 2024.

“Selain semua fokus dengan pandemik virus corona, kemudian nanti recovery juga terlalu mepet waktunya dengan Pemilu 2024. Dan itu akan sangat demokratis,” tuturnya.  

Sebaliknya, Danu menilai, pihak yang setuju opsi B (Maret 2021), bisa dipastikan datang dari para gubernur, bupati, hingga walikota petahana, yang ingin memajukan politik dinastinya.

“Saya dengar mereka semua sudah melobi para pengambil keputusan kepemiluan di Jakarta," ucap Danu.

"Bahkan sudah mulai saweran, biar disahkan ke opsi B. Karena itu opsi B itu sangat menguntungkan para petahana untuk menjalankan dinasti politiknya,” tutupnya.