Soal Mudik Pemerintah Tak Sejalan Dengan Ormas Islam, Ini Kata Ketua Umum PP Muhammadiyah

Pasalnya, sekalipun ormas-ormas Islam ini mengeluarkan imbauan bahkan fatwa pelarangan mudik, ketika pemerintah membebaskan transportasi sama halnya pemerintah menganjurkan masyarakat untuk mudik di tengah pandemik ini.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (6/4).

"Ketika organisasi-organisasi keagamaan khususnya di kalangan kaum muslimin diminta fatwanya untuk mudik dan berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sebagian ada yang mengharamkan mudik di saat seperti ini, maka selayaknya pemerintah juga melakukan kebijakan yang sejalan," ujar Haedar Nashir.

Menurut Haedar Nashir, di tengah pandemi Covid-19 ini keselamatan dan kesehatan warga negara seharusnya menjadi prioritas utama bagi ulul amri (pemerintah).

Termasuk salah satunya dengan melarang warganya untuk mudik. Sebab, tidak sejalan dengan ormas-ormas Islam yang justru akan mengeluarkan fatwa haram mudik.

"Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal-hal lain, lalu kebijakan transportasi dan mudik dari pemerintah tidak sejalan dengan imbauan mudik dari ormas-ormas," tuturnya.

"Kalau memang pemerintah mengizinkan warga mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga, sehingga segala urusan Covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah. Hal itu agar ada kesepahaman dan kesejalalanan antara pemerintah dan semua komponen masyarakat dalam menghadapi Covid-19 dalam kebersamaan," imbuhnya menegaskan.

Lebih lanjut, Haedar Nashir berharap negara Indonesia dapat segera keluar dari musibah wabah Covid-19 ini.

"Kita semuanya ingin keluar dari musibah yang besar ini. Kita berharap, bermunajat agar bangsa Indonesia dan warga dunia juga segera berakhir dari wabah Covid-19 ini. Semoga Allah meringankan dan memberi jalan keluar bagi bangsa Indonesia dan warga dunia dari wabah yang besar ini," demikian Haedar Nashir.