Jalankan Putusan MA, Pemerintah Bisa Terapkan Empat Solusi Ini Untuk Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Net

Perlu ada langkah nyata yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan usai adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan kenaikan iuran yang sebelumnya telah diberlakukan per 1 Januari 2020 lalu.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, setidaknya ada empat solusi yang bisa diterapkan pemerintah.

"Pertama, optimalisasi pembayaran iuran dari peserta," ujar Heri Gunawan kepada redaksi, Senin (6/4).

Hal ini perlu dilakukan karena per 27 Desember 2019, jumlah peserta baru mencapai 224,1 juta atau 83% dari 269 juta penduduk Indonesia. Kepesertaan BPJS terdiri dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berjumlah 96,5 juta orang, peserta PBI Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 38,8 juta orang.

Kemudian, peserta pekerja penerima upah (PPU) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14,7 juta orang, PPU TNI sebanyak 1,57 juta orang, PPU Polri sebanyak 1,28 juta orang, PPU BUMN sebanyak 1,57 juta, PPU BUMD 210 ribu peserta, PPU swasta 34,1 juta, PPU Pekerja Mandiri 30,2 juta dan Peserta bukan pekerja mencapai 5,01 juta peserta.

"Saat ini kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran baru mencapai 62 persen. Artinya masih ada sisa 38 persen yang harus dikejar iuranya," kata Hergun, sapaan karib Heri Gunawan.

Solusi kedua yakni cost sharing atau urun biaya khusus untuk penyakit katastropik dan diderita oleh peserta mandiri. Negara di dunia yang menerapkan cost sharing antara lain AS dan Jerman. Skema itu diterapkan karena jenis penyakit katastropik yang berjumlah 9 penyakit seperti jantung, stroke, cuci darah dan lainnya, menjadi penyumbang klaim terbesar BPJS dan berasal dari peserta mandiri.

Solusi ketiga yakni subsidi silang dari cukai rokok. Penerimaan cukai pada tahun 2019 mencapai Rp 172,33 triliun atau tumbuh 8% dari target yang ditetapkan Rp 165,5 triliun. Cukai hasil tembakau menyumbang penerimaan terbesar yakni Rp 164,87 triliun. Kemudian dari cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp 7,3 triliun, serta cukai etil alkohol (EA) sebesar Rp 120 miliar.

"Terakhir, pemerintah menutup sisa defisit BPJS Kesehatan dengan menggunakan dana SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang jumlahnya mencapai Rp 160 triliun," demikian Ketua DPP Gerindra ini.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Keuangan Bergantung Pajak Dan Utang, Faisal Basri: Pengelolaan Fiskal Negara Ugal-ugalan
Politik

Keuangan Bergantung Pajak Da..

02 Juni 2020 00:41
Ade Armando Hina Din Syamsuddin Dan Muhammadiyah, IMM: Kebebasan Berpendapat Dibatasi Etika Sosial
Politik

Ade Armando Hina Din Syamsud..

02 Juni 2020 00:00
Ade Armando Singgung Din Syamsuddin Dan Muhammadiyah, Kokam: Terlalu Besar Organisasi Menghadapi, Biar Netizen Saja
Politik

Ade Armando Singgung Din Sya..

01 Juni 2020 23:11
Disomasi Pemuda Muhammadiyah, Begini Sikap Ade Armando
Politik

Disomasi Pemuda Muhammadiyah..

01 Juni 2020 23:11
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Sekjen Gerindra Khawatir Seluruh Sektor Bisnis Terpuruk
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

01 Juni 2020 22:43
Kalah Jam Terbang, Kritikan Ade Armando Pada Din Syamsuddin Pun Tak Kontekstual
Politik

Kalah Jam Terbang, Kritikan ..

01 Juni 2020 22:21
Gelar Rakornis Virtual, Airlangga Hartarto: Partai Golkar Paling Siap Masuk Era Digital
Politik

Gelar Rakornis Virtual, Airl..

01 Juni 2020 22:02
Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Generasi Muda Gotong Royong Bangun Teluk Bintuni
Politik

Hari Lahir Pancasila Jadi Mo..

01 Juni 2020 21:50