Anies Diminta Lampirkan Data Sebaran Corona, Gde Siriana: Apa Gunanya Gugus Tugas Covid-19?

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranti bersama dengan Presiden Joko Widodo/Net

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi kepala daerah saat mengusulkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai tak efisien.

Sebab syarat-syarat yang dimaksudkan Kemenkes seharusnya sudah dimiliki oleh Gugus Tugas Covid-19 bentukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun dinilai tak perlu menyertakan data dan dokumen yang tercantum dalam Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB.

"Gila kalau Kemenkes minta kepala daerah sertakan data dan dokumen. Apa gunanya Gugus Tugas jika tidak tahu kondisi semua daerah," kata Direktur Eksekutif Government & Political Studies (GPS), Gde Siriana Yusuf di akun Twitternya, Senin (6/4).

Syarat-syarat tersebut pun justru terkesan mempersulit daerah untuk menerapkan PSBB.

"Lalu jika sebaliknya ada kepala daerah yang tidak minta PSBB meski penyebaran sudah masif, siapa yang akan tanggung jawab? Bikin aturan dipikir-pikir dulu," kritiknya.

Sebelumnya Kemenkes berpedoman pada Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB. Di mana syarat yang harus dipenuhi kepala daerah adalah data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal.

Termasuk kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana, dan prasarana kesehatan, anggaran, dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan.

Syarat tersebut disampaikan Kemenkes melalui surat bernomor KK.01.01/Menkes/227/2020 yang dikeluarkan dalam merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menerapkan KSBB di DKI Jakarta.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Keuangan Bergantung Pajak Dan Utang, Faisal Basri: Pengelolaan Fiskal Negara Ugal-ugalan
Politik

Keuangan Bergantung Pajak Da..

02 Juni 2020 00:41
Ade Armando Hina Din Syamsuddin Dan Muhammadiyah, IMM: Kebebasan Berpendapat Dibatasi Etika Sosial
Politik

Ade Armando Hina Din Syamsud..

02 Juni 2020 00:00
Ade Armando Singgung Din Syamsuddin Dan Muhammadiyah, Kokam: Terlalu Besar Organisasi Menghadapi, Biar Netizen Saja
Politik

Ade Armando Singgung Din Sya..

01 Juni 2020 23:11
Disomasi Pemuda Muhammadiyah, Begini Sikap Ade Armando
Politik

Disomasi Pemuda Muhammadiyah..

01 Juni 2020 23:11
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Sekjen Gerindra Khawatir Seluruh Sektor Bisnis Terpuruk
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

01 Juni 2020 22:43
Kalah Jam Terbang, Kritikan Ade Armando Pada Din Syamsuddin Pun Tak Kontekstual
Politik

Kalah Jam Terbang, Kritikan ..

01 Juni 2020 22:21
Gelar Rakornis Virtual, Airlangga Hartarto: Partai Golkar Paling Siap Masuk Era Digital
Politik

Gelar Rakornis Virtual, Airl..

01 Juni 2020 22:02
Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Generasi Muda Gotong Royong Bangun Teluk Bintuni
Politik

Hari Lahir Pancasila Jadi Mo..

01 Juni 2020 21:50