Data Covid-19 Berbeda Dengan Kenyataan, Analis: Pemerintah Langgar Undang-Undang

Analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL

Presiden Joko Widodo dianggap mengabaikan hak publik untuk mengetahui informasi yang sebenarnya terkait data korban pandemik virus corona (Covid-19).

Hal ini berkenaan dengan pengakuan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo yang membenarkan data kasus Covid-19 yang disampaikan pemerintah pusat bukanlah data sebenarnya.

Menurut analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, ada dua hal yang bisa dilihat dari sikap pemerintah mengenai data wabah corona tersebut.

"Pertama, menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan Covid-19. Kedua, menunjukan ada semacam rekayasa atau upaya agar yang diumumkan ke publik tidak terlalu banyak korban," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/4).

Terkhusus di poin kedua, Ubedilah menegaskan jika benar-benar ada unsur kesengajaan terkait ketidaksesuaian data dengan kenyataan sebenarnya, maka pemerintah dianggap telah mengabaikan hak publik atas informasi yang benar.

"Kalau yang terjadi karena ada unsur kesengajaan atau menutup-nutupi data, maka pemerintah bisa dinilai mengabaikan hak publik untuk mengetahui informasi yang benar," jelas Ubedilah.

Karena kata Ubedilah, setiap warga negara berjalan untuk mendapatkan informasi yang benar sebagaimana tertuang dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Harus Perhatikan UMKM Dan Sektor Pendidikan
Politik

Dukung Pemulihan Ekonomi Nas..

04 Juni 2020 06:07
PBNU: Pengerahan TNI/Polri Hadapi Covid-19 Berpotensi Buka Luka Lama Hati Masyarakat
Politik

PBNU: Pengerahan TNI/Polri H..

04 Juni 2020 05:27
Ingin UU Pemilu Pro Rakyat, Alumni IMM Akan Sambangi DPR
Politik

Ingin UU Pemilu Pro Rakyat, ..

04 Juni 2020 02:38
Akomodir Suara Rakyat, Pemuda Muhammadiyah Usul Ambang Batas Parlemen 0 Persen
Politik

Akomodir Suara Rakyat, Pemud..

04 Juni 2020 00:59
Diskusi Bareng Tokoh Nasional, GMNI Meneladani Kepemimpinan Bung Karno
Politik

Diskusi Bareng Tokoh Nasiona..

04 Juni 2020 00:40
Khawatir Covid-19 Meluas, FOMDEM Jatim: Nyawa Rakyat Indonesia Lebih Penting Dari Pilkada Serentak
Politik

Khawatir Covid-19 Meluas, FO..

04 Juni 2020 00:03
IPW: Ada Politik Belah Bambu Dengan Memuji Novel Baswedan Dalam Penangkapan Nurhadi
Politik

IPW: Ada Politik Belah Bambu..

03 Juni 2020 23:41
Airlangga: PSBB Tak Dicabut, Indonesia Mulai Hidup Baru Dengan Protokol New Normal
Politik

Airlangga: PSBB Tak Dicabut,..

03 Juni 2020 23:32