Anggaran Covid-19 Lebih Kecil Dari Malaysia, DPR: Penduduk Kita Lebih Besar Loh

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad/Net

Keseriusan pemerintah dalam penangananan virus Covid-19 dipertanyakan.

Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani secara virtual, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad mempertanyakan penyertaan modal BUMN yang dianggap lebih penting dari penyelamatan nyawa rakyat.

Seharusnya, kata dia, kebijakan fiskal fokus mengatasi krisis kesehatan. Namun demikian, ia mempertanyakan total dana sektor kesehatan dalam mengatasi Covid-19 justru kecil jika dibandingkan negara tetangga, Malaysia.

“Kenapa Indonesia Jauh lebih kecil anggaran pandemik Covid-19 jika dibandingkan dengan Malaysia? (Indonesia 2,5% dari PDB sedangkan Malaysia 10% dari PDB) Sementara jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar,” kata Kamrussamad, Senin (6/4),

Dia kemudian menjabarkan beragam stimulus yang sudah dianggarkan, dari mulai stimulus 1 Rp 10,3 T, stimulus Ke-2 senilai Rp 22,5 T, hingga kebijakan fiskal yang diumumkan Presiden Joko Widodo senilai Rp 405,1 T.

Dalam stimulus ketiga ini, sektor kesehatan dinilai terlalu kecil, yakni dianggarkan hanya Rp 75 triliun.

“Kenapa ada skema penyertaan modal ke BUMN dalam penyaluran paket kebijakan fiskal pandemik Covid -19? Jangan sampai ada hubungan dengan Jiwasraya dan Asabri serta Bumiputra,” paparnya.

Padahal, kata dia, pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 diharapkan difokuskan pada kebijakan fiskal untuk krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengamat sosial.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Qodari: Pencabutan Lampiran Miras Bukti Presiden Jokowi Demokratis
Politik

Qodari: Pencabutan Lampiran ..

03 Maret 2021 00:49
Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Yang Memberi Pemasukan Kas Negara
Politik

Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Ya..

03 Maret 2021 00:33
Ingatkan Jokowi, Said Aqil: Kebijakan Investasi Harus Berlandas Kemaslahatan Bersama
Politik

Ingatkan Jokowi, Said Aqil: ..

02 Maret 2021 23:52
Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Prof Abdul Mu'ti: Pemerintah Harus Lebih Sensitif Masalah Akhlak
Politik

Jokowi Cabut Perpres Investa..

02 Maret 2021 22:57
Yusril Ihza Mahendra: Jokowi Harus Terbitkan Perpres Baru Pengganti 10/2021
Politik

Yusril Ihza Mahendra: Jokowi..

02 Maret 2021 21:48
Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ARB Dukung Mubes Kosgoro 1957 Di Cirebon
Politik

Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ..

02 Maret 2021 21:43
Ketika Teka-teki Status SBY Sebagai Pendiri Demokrat Diungkap Di Obrolan Kantin Biru
Politik

Ketika Teka-teki Status SBY ..

02 Maret 2021 21:24
Apresiasi Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Hergun: Ingat, UU Ciptaker Mengusung Semangat Ketuhanan
Politik

Apresiasi Jokowi Cabut Lampi..

02 Maret 2021 21:01