Ternyata, Ada Ribuan TKI Di Selangor Dan KL Belum Tersentuh Bantuan Pemerintah

Direktur Pusat Penyelesaian Permasalah Warga Negara Indonesia (P3WNI) Zainul Arifin mengatakan, TKI yang ada di wilayah Selangor dan Kuala Lumpur (KL) dalam kondisi miris.

Sebab, sejak pemerintah Malaysia menerapkan lockdown, para TKI sudah tidak bisa bekerja. Ini lantaran ratusan ribu TKI di Selangor dan Kuala Lumpur merupakan pekerja harian.

"Imbasnya sebagian besar TKI tidak mendapatkan kebutuhan pokok di Malaysia," ucap Zainul Arifin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/4).

Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan pokok ini, lanjut Zainul Arifin, setidaknya dirasakan oleh 205 keluarga TKI di wilayah Selangor sejak 3 April 2020 lalu.

"Beberapa di antaranya buruh bangunan harian yang memerlukan bantuan hidup, uluran tangan dari pemerintah. Itu sebagian kecil nama-nama yang memohon bantuan ke KBRI, tetapi tidak dapat," terang Zainul Arifin.

"Akhirnya kami minta sama NGO Malaysia dan alhamdulillah dapat," sambungnya.

Selain itu, Zainul Arifin mengurai bahwa ada juga sejumlah TKI ilegal yang nekat pulang ke Indonesia di tengah kebijakan lockdown Malaysia. Padahal, jika di antara mereka kedapatan melanggar, akan berhadapan dengan hukuman UU Malaysia.

"Kalau yang ilegal mereka harus patuh dengan akta 155. Jadi banyak yang nekat pulang ke Indonesia lewat jalur tikus atau jalur kapal booth dari Johor ke Batam. Dan ini risikonya nyawa. Kalau mereka nekat lewat imigrasi Malaysia barang tentu tidak akan dikasih keluar Malaysia, karena harus ditahan menurut akta 155," ucapnya.

Oleh karena itu, P3WNI menyayangkan sikap pemerintah pusat dan juga perwakilan pemerintah ousat di KBRI Malaysia, yang tidak tahu nasib miris ratusan ribu TKI di Malaysia.

"Intiya perwakilan Indonesia di Malaysia tidak memberikan pelayanan pulang kampung secara efektif kepada TKI. Tetapi meminta TKI untuk bertahan di Malaysia, sementara disuruh bertahan sendiri-senidiri," ungkap Zainul Arifin.

"Persoalan pemulangan juga belum tahu teknisnya. Yang pasti TKI ilegal ada ratusan ribu mungkin akan sulit di izinkan pulang kampung oleh kerajaan Malaysia. Kecuali yang resmi mungkin saja bisa kalau TKI-nya mau," pungkasnya.