Pasal Penghinaan Jadi Delik Aduan, Mantan Ketua MK: Pejabat Jangan Cuma Mau Nikmatnya Saja!

Jimly Asshiddiqie/RMOL

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa dalam KUHP pasal penghinaan presiden telah berganti menjadi delik aduan.

Hal tersebut menurut Jimly, sebagai bukti bahwa secara pribadi presiden memang merasa terhina.

“Ini penting agar petugas tidak menafsir sendiri dengan sikap dan budaya ABS (asal bapak senang) yang merusak demokrasi,” kata Jimly melalui akun Twitternya @JimlyAs, Selasa (7/4).

Anggota DPD RI ini, juga menyindir bahwa para pejabat jangan antikritik. Sehingga hanya mau nikmat dan jabatannya, namun menolak beban yang harus ditanggung di dalamnya.

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia menilai, kebebasan berpendapat masyarakat terancam dengan adanya aturan pemidanaan terhadap penghina Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah lainnya dalam menangani Covid-19 di media sosial.

Penolakan ini menyusul keluarnya Surat Telegram (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis yang ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit.

TR Tyang dimaksud bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 terkait dengan perkara kejahatan siber, dimana jajaran Reskrim Polri bakal menindak siapa saja yang melakukan penghinaan kepada penguasa, presiden dan pejabat pemerintah di sosial media.

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13