Sebabkan Kerugian Negara Untuk Niat Baik Tidak Dihukum, Pakar: Wah Enak Sekali Ya

Refly Harun/Net

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1/2020 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dinilai akan melindungi pejabat yang lalai yang mengakibatkan kerugian negara.

Hal itu disampaikan oleh Pakar hukum tata negara, Refly Harun saat menjadi narasumber di Realita TV yang diunggah di YouTube pada Selasa (7/4).

Menurut Refly Harun, unsur tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa perbuatan. Pertama, menyalahgunakan jabatan atau perbuatan melawan hukum. Kedua merugikan negara dan ketiga menguntungkan orang lain atau diri sendiri.

Namun, selain dari tiga unsur itu kata Refly, terdapat satu unsur lainnya yakni niat jahat atau biasa disebut mens rea.

"Jadi kalau orang lalai itu memang dia tidak bisa dituntut secara pidana kalau tidak ada niat jahatnya. Nah hanya memang UU kita masih memberikan celah untuk tuntutan perdata," kata Refly Harun.

Namun demikian, kata Refly, unsur mens rea yang dapat dituntut perdata juga telah dilindungi di Perppu 1/2020.

"Tapi rupanya Perppu ini melindungi itu memprotect gitu. Jadi secara pidana, perdata tidak bisa dituntut dan segala pengeluaran tersebut itu bukan kerugian negara. Wah enak sekali ya kalau ada kita kontrol triliunan kita spendling-spendling tuh yang penting niat baik kita kan. Nah itu yang jadi persoalan," jelasnya.

Dikatakan Refly, perlindungan itu terdapat di Pasal 27 Perppu 1/2020.
Pada Ayat 1 berbunyi "Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara".

Sedangkan pada Ayat 2 berbunyi "Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Padahal, kata Refly, untuk membuktikan adanya niat baik atau niat buruk seperti pada Ayat 2 tersebut tidak mudah dilakukan.

"Tapi kalau dia memang punya niat buruk korupsi misalnya walaupun korupsinya itu dengan memfidding orang lain gitu ya, ya tetap bisa dituntut, hanya kan masalahnya untuk membuktikan bahwa apakah dia punya niat baik atau niat buruk, itu kan gak gampang gitu," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Jika China Dan Amerika Jadi Perang, Baiknya Indonesia Menunggu Durian Runtuh
Politik

Jika China Dan Amerika Jadi ..

27 Mei 2020 06:46
Ketegasan Pemerintah Jadi Kunci Kesuksesan 'New Normal'
Politik

Ketegasan Pemerintah Jadi Ku..

27 Mei 2020 06:26
Saleh Daulay: Presiden Jokowi Kunjungi Mall Dan Stasiun Siapkan New Normal, Kapan Kunjungi Masjid?
Politik

Saleh Daulay: Presiden Jokow..

27 Mei 2020 05:45
Diusulkan Masuk Kabinet, Rizal Ramli: Berentiin Dulu Pestanya, Itu Paling Penting
Politik

Diusulkan Masuk Kabinet, Riz..

27 Mei 2020 04:24
Presiden Jokowi Suruh New Normal, Rakyat Malah Bikin Old Normal
Politik

Presiden Jokowi Suruh New No..

27 Mei 2020 03:16
Ekonomi Runtuh Gegara Mazhab Sri Mulyani, Hatta Taliwang: Dari Sisi Ilmu Makro Ekonomi Rizal Ramli Adalah Jagonya
Politik

Ekonomi Runtuh Gegara Mazhab..

27 Mei 2020 02:48
Pak Jokowi! Kalau Mau Berlari Kencang Saat New Normal Harus Copot 11 Menteri Ini
Politik

Pak Jokowi! Kalau Mau Berlar..

27 Mei 2020 01:14
Pengamat: Parpol Inginkan Reshuffle, Rakyat Ingin Ganti Pemerintahan
Politik

Pengamat: Parpol Inginkan Re..

27 Mei 2020 00:31