Muhammadiyah: Tidak Mudik Adalah Bagian Dari Jihad Kemanusiaan

Mudik/Net

Mudik lebaran dalam kondisi wabah Covid-19 sebaiknya dilarang. Terlebih mudik bukan merupakan peribadatan.

Begitu kata Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), Arif Jamali Muis saat memberi pandangan Muhammadiyah mengenai mudik lebaran di saat pagebluk Covid-19, kepada wartawan, Rabu (8/4).

Pandangan ini juga disampaikan langsung kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Konsultasi Publik Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi dalam rangka Covid-19 melalui telekonferensi pada Selasa sore (7/3).

“Muhammadiyah punya perspektif dalam menyikapi mudik berdasarkan maqasidus-syar’i (prinsip dasar dan tujuan dalam syariat), yaitu masuk kategori hifdzun nafs (memelihara jiwa). Berdasarkan itu maka Muhammadiyah berpendapat mudik sebaiknya dilarang karena bukan peribadatan,” katanya.

Lebih lanjut, Arif menyampaikan bahwa dasar pendapat tersebut ada dalam Alquran surat Al-Baqarah 195 yang menyebutkan, “dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam kontes pemahaman tersebut, sambungnya, bisa dikatakan bahwa tidak mudik untuk menghindari meluasnya wabah Covid-19 adalah jihad kemanusiaan.

Hanya saja, Muhammadiyah meminta pemerintah menyiapkan konsekuensi larangan mudik, yaitu pengaturan yang tegas perihal tidak boleh mudik dan aspek teknisnya.

Pertama, membatasi mobilitas orang sekaligus moda transportasi umum dan moda pribadi. Kedua, aspek non-teknis, seperti kebijakan ganti cuti bersama, insentif atau jaring pengamanan sosial kepada pekerja sektor transportasi (sopir, awak angkutan, dan lain-lain).

Perlu diperhatikan juga konsekuensi kalau tetap mudik diperbolehkan pemerintah. Ada beberapa konsekuensi selain yang diatur dalam draft pemerintah, yaitu potensi meningkatnya konflik untuk daerah tujuan mudik karena banyak komunitas menolak para pemudik. Sebaiknya persetujuan dari daerah tujuan mudik juga menjadi dasar izin untuk mudik. Kalau pemudik tidak diterima komunitas tujuan mudik jelas akan menimbulkan masalah sosial baru.

“Potensi konflik juga akan terjadi saat arus balik. Contohnya di salah satu RT di Yogyakarta, Ketua RT membuat perjanjian bagi warga diizinkan untuk mudik dengan catatan tidak boleh kembali lagi ke RT-nya sebelum wabah selesai,” imbuh Arif. 

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Demo Terus Berlanjut, Haris Rusly: Gerakan Mahasiswa Mengkristal, Konsolidasi Dipusatkan Di Kampus-kampus
Politik

Demo Terus Berlanjut, Haris ..

28 Oktober 2020 12:15
Jika Terpilih Jadi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan Akan Gratiskan Seragam Sekolah
Politik

Jika Terpilih Jadi Gubernur ..

28 Oktober 2020 11:57
Ragu November Vaksinasi Massal, Saleh Daulay: Barangnya Tidak Ada, Mau Disuntikkan Apa?
Politik

Ragu November Vaksinasi Mass..

28 Oktober 2020 11:41
Kehadiran UU Cipta Kerja Justru Mempermudah Proses Perizinan Usaha
Politik

Kehadiran UU Cipta Kerja Jus..

28 Oktober 2020 10:59
Saleh Daulay: Siapa Penanggung Jawab Vaksin, Erick, Terawan Atau Luhut?
Politik

Saleh Daulay: Siapa Penanggu..

28 Oktober 2020 10:58
Waketum PAN Desak Presiden Macron Cabut Pernyataan Dan Minta Maaf
Politik

Waketum PAN Desak Presiden M..

28 Oktober 2020 10:45
Anies Baswedan: Libur Panjang Memang Menggoda, Tapi Jangan Sia-siakan Upaya Kita Bersama
Politik

Anies Baswedan: Libur Panjan..

28 Oktober 2020 10:19
PP IPHI Ajak Puluhan Juta Alumni Dan Calon Haji Boikot Produk Prancis
Politik

PP IPHI Ajak Puluhan Juta Al..

28 Oktober 2020 09:58