Diingatkan, Kebijakan Anggaran Oleh Pemerintah Harus Dengan Persetujuan DPR

Benny Kabur Harman/Net

Pemerintah Indonesia diminta tidak serampangan dengan tetap berpedoman pada aturan dalam menetapkan kebijakan anggaran.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman mengingatkan pemerintah mengenai cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja yang merupakan ukuran demokratis atau tidaknya suatu negara.
“Di negara dengan fasisme, hanya pemerintah yang menetapkan anggaran. Kalau di negara demokrasi, wajib ditetapkan dengan UU, artinya dengan persetujuan DPR. Itu adat konstitusi kita bukan?,” kata Benny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/4).

Dia menerangkan bahwa dalam menetapkan anggaran, pendapatan dan belanja negara di negara demokratis harus dapat mengantongi persetujuan Parlemen dalam hal ini DPR RI.

“Sikap pemerintah di negara fasisme anggaran pendapatan dan belanja negara hanya ditetapkan sepihak oleh pemerintah, tapi di negara demokrasi faham kedaulatan rakyat seperti Indonesia anggaran ditetapkan UU. Dengan persetujuan DPR,” paparnya.

“Nah sekarang tidak boleh menabrak konstitusi, itulah UUD kita. Presiden dengan alasan apapun tidak punya hak menghapus kewenangan DPR yang diberikan konstitusi menentukan persetujuan anggaran dan belanja, Tidak boleh dengan alasan apapun,” tambahnya.

Menurutnya, presiden di negara demokratis seperti Indonesia dalam mengajukan APBN, RAPBN harus dapat menaati persetujuan DPR.

“Kalau ditolak DPR pakai anggaran yang lama, tidak boleh menghapuskan kewenangan itu, kalau itu melakukan fasis. Jadi, negara kita ini negara demokratis seharusnya meminta persetujuan DPR dulu baru melakukan anggaran dan belanja,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Parpol Inginkan Reshuffle, Rakyat Ingin Ganti Pemerintahan
Politik

Pengamat: Parpol Inginkan Re..

27 Mei 2020 00:31
Muncul Isu Reshuffle Kabinet, Menteri Ini Layak Didepak Karena Rapor Kinerjanya Merah
Politik

Muncul Isu Reshuffle Kabinet..

26 Mei 2020 22:55
Wamendes Bongkar Penyalahgunaan BLT Dana Desa, Gertak: Langkah Tepat Bersihkan Korupsi Pejabat Daerah
Politik

Wamendes Bongkar Penyalahgun..

26 Mei 2020 22:46
Sebelum Terapkan The New Normal Covid-19, Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Mengacu Pada Kajian Ilmiah
Politik

Sebelum Terapkan The New Nor..

26 Mei 2020 22:42
Kalau Reshuffle Kabinet, Jokowi Harus Ganti Luhut, Terawan Dan Juliari
Politik

Kalau Reshuffle Kabinet, Jok..

26 Mei 2020 22:24
Alumni IPDN: Kenapa Harus Mendatangkan Biduan Dangdut Ke Kampus?
Politik

Alumni IPDN: Kenapa Harus Me..

26 Mei 2020 21:55
Mayoritas Masyarakat Tak Puas Gaya Jokowi Dan Kabinetnya Tangani Corona
Politik

Mayoritas Masyarakat Tak Pua..

26 Mei 2020 20:47
Pada Situasi Krisis Covid-19, Pemerintah Jangan Sia-siakan Siti Fadilah Supari
Politik

Pada Situasi Krisis Covid-19..

26 Mei 2020 20:31