DPD: Jika Dana Desa Tidak Segera Cair, Sebaiknya Mendes Halim Iskandar Diganti Saja

Anggota DPD RI, Fachrul razi/RMOL

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, turun dari jabatannya jika dana desa tidak segera dicairkan.

Pasalnya, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mengatakan, kebijakan pemerintah pusat terkait tentang pencairan dana desa bersifat ambigu, alias belum jelas.

"Jika dana desa tidak cair segera, sebaiknya Menteri Desa di Ganti Saja, Pak Menteri jangan kebanyakan selfie dan pencitraan di media," ujar Fachrul Razi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/4).

Jika melihat kondisi saat ini, Fachrul Razi mengaku miris atas kinerja pemerintah pusat. Sebab dikatakannya, hampir semua daerah di Indonesia sedang terdampak oleh wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Oleh karena itu dia menyayangkan, jika Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen baru tersalurkan 32 persen, atau 13 persen dari keseluruhan dana desa tahun 2020 yang sebanyak Rp 72 triliun.

"Padahal kita bisa gunakan (jika cair cepat) baik pencegahan maupun penanganan pandemik. Bahkan untuk logistik, bantuan sosial dan bantuan mendesak lainnya. Ini jelas Pemerintah kurang masif dan cepat," ungkapnya.

Semestinya dalam keadaan darurat nasional ini, lanjut senator asal Aceh ini, pemerintah memahami peran signifikan desa dalam melakukan pencegahan.

"Semua orang pulang ke rumah, dan rakyat diimbau tidak keluar rumah dan semuanya berada di dalam tanggung jawab desa sementara dana desa hingga pertengahan April ini tidak dapat digunakan untuk pencegahan Covid-19," tegas Fachrul Razi.
 
"Rakyat di desa-desa menjerit karena mereka membutuhkan bantuan Sembako, sementara dana desa yang seharusnya dapat digunakan namun tidak dicairkan oleh pemerintah hingga saat ini,” sambungnya.

Tersendatnya penyaluran dana desa tahap pertama pada April 2020 ini, menurut Fachrul Razi sangat berbahaya. Karena dana desa yang dibutuhkan untuk penggunaan penanganan dan pencegahan Covid�"19, serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terancam tidak berjalan.

Oleh karena itu, Fachrul Razi mengingatkan, berkaitan dana desa mesti segera diberikan langsung ke desa. Karena menurutnya, hak desentralisasi desa dalam mengelolanya.

"Jangan terlalu diikat dengan aturan-aturan yang menyebabkan dana desa itu akhirnya terlambat," tambahnya.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Berharap DPD Bersama Mahasiswa Dan Pemuda Sinergi Kawal Pembangunan Daerah
Politik

LaNyalla Berharap DPD Bersam..

23 April 2021 11:51
Hampir Kebobolan, Pimpinan Senator Minta Karantina 135 WNA India Diperpanjang Jadi 14 Hari
Politik

Hampir Kebobolan, Pimpinan S..

23 April 2021 11:47
Banyak Milenial Direkrut Teroris, GMNI: Program Deradikalisasi Hanya Berorientasi Proyek
Politik

Banyak Milenial Direkrut Ter..

23 April 2021 11:47
Azis Syamsuddin Diduga Fasilitasi Pertemuan Walikota Tanjung Balai Dan Penyidik KPK, Hensat: Nama Baik Parlemen Jadi Jelek
Politik

Azis Syamsuddin Diduga Fasil..

23 April 2021 11:20
Tidak Beretika Dan Permalukan DPR, Azis Syamsuddin Harus Diperoses MKD Dan Penegak Hukum
Politik

Tidak Beretika Dan Permaluka..

23 April 2021 10:33
Soal Wacana MLB, Elite PKB Lampung Masih Adem Ayem
Politik

Soal Wacana MLB, Elite PKB L..

23 April 2021 09:59
Puji Kerja Keras KPK, IPW: Mampukah Firli Seret Azis Ke Pengadilan Tipikor?
Politik

Puji Kerja Keras KPK, IPW: M..

23 April 2021 09:51
Periksa LKPJ Gubernur Aceh, Pansus DPRA Punya Waktu 30 Hari
Politik

Periksa LKPJ Gubernur Aceh, ..

23 April 2021 09:02